Berita Nasional Terkini

DPR Bongkar Fakta Realisasi Investasi IKN Nusantara, Investor Asing Nol dan Domestik Baru 30 Persen

DPR bongkar fakta realisasi investasi di IKN Nusantara, investor asing nol dan domestik baru 30 persen

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada pembangunan Bina Bangsa School (BBS), di IKN, Kalimantan Timu. DPR bongkar fakta realisasi investasi di IKN Nusantara, investor asing nol dan domestik baru 30 persen 

Dia menyampaikan, pemerintah perlu memperbaiki perencanaan yang bersifat internal.

Sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai faktor.

“Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, bagaimana meyakinkan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri bahwa IKN ini layak tempat berinvestasi.

Saya kira ini dua problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” tutupnya.

Baca juga: Pelaksanaan Upacara HUT RI di IKN Kaltim Dinilai PKS Terlalu Memaksakan, Istana Baru Bukan Hal Urgen

Untuk diketahui, Bambang dan Dhony dilantik oleh Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022.

Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yakni Sinarmas Land.

Upacara Dipaksakan?

Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal minta Presiden Jokowi bisa sedikit sabar, tak memaksakan kehendak.

Menurutnya, menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN bukan hal mendesak.

"(Masa pemerintahan) Pak Jokowi kan akan berakhir, saya kira tidak perlu memaksakan upacara (HUT RI di IKN) di masa pemerintahannya. Menurut saya, istana baru saat ini belum urgen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pemerintah saat ini semestinya fokus terhadap kepentingan lain yang lebih urgen, seperti upaya penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa hingga pengurangan pengangguran.

"Tapi kalau membuat istana, itu besar pasak daripada tiang, karena masyarakat banyak yang masih menghadapi masalah," ujarnya.

Iqbal mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengganti rencana HUT ke-79 RI di IKN cukup dengan peresmian.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved