DPR Bongkar Fakta Realisasi Investasi IKN Nusantara, Investor Asing Nol dan Domestik Baru 30 Persen

"Pak Jokowi tanda tangan saja prasasti, saya kira selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menilai megaproyek IKN harus ditinjau ulang oleh pemerintah selanjutnya.

Pembangunan IKN yang sudah diundang-undangkan, kata Iqbal, tetap perlu dilaksanakan.

Baca juga: 360 Sekolah di IKN Nusantara Kaltim Ditargetkan Terapkan Peta Jalan Pendidikan Ibu Kota Nusantara

Hanya saja, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa mengatur ulang jangka waktu pembangunan.

"Ini sudah dibangun, sudah ketok palu, ya harus dilaksanakan, tapi perlu dilihat urgensinya," ujarnya.

"Proyek ini harus ditinjau ulang, di-review," tegas Iqbal,

Seperti diketahui, Jokowi terus menggenjot proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Satu di antaranya agar pada 17 Agustus 2024, pemerintah bisa menggelar upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN.

Terkait rencana upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Sri Rahayu, melontarkan nada pesimis.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).

Awalnya, Sri Rahayu menyebut Komisi V DPR RI belum mengetahui perkembangan detail mengenai pembangunan IKN.

Sebab, selama ini, Otorita IKN bukan mitra kerja dari Komisi V DPR RI.

"Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sampai detik ini, kita tahunya dari media. Tolonglah barangkali kita diberikan gambaran lewat slidenya," kata Sri di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan.

"Sarana prasarananya sampai sejauh mana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa," imbuhnya.

Baca juga: Alasan PKS - PDIP Kompak Serang Jokowi Soal Upacara 17 Agustus di IKN di Kaltim: Terlalu Dipaksakan

Sri Rahayu lantas merasa pesimistis bahwa IKN bisa dimanfaatkan pada Agustus mendatang.