Andrinof Chaniago Kritik Luhut soal Kepala Otorita IKN Mundur, Masalah Tanah Tidak Bisa Main Paksa

TRIBUNKALTIM.CO - Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Kaltim menjadi sorotan. 

Usai Bambang Susantono mundur, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap kekesalan kepada Kepala Otorita IKN Kaltim tersebut lantaran tidak bisa menyelesaikan persoalan lahan padahal telah diberi kewenangan.

Namun, pernyataan Luhut ini mendapat kritik dari Andrinof Chaniago, mantan Kepala Bappenas yang juga penggagas IKN Kaltim,

Pencetus pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur Andrinof Chaniago mengkritik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, yang disebut tidak berani ambil keputusan.  

Baca juga: Penggagas IKN Soroti Mundurnya Kepala Otorita dan Basuki Jadi Plt, Berat, Target tidak Realistis

Baca juga: 6 Fakta Mundurnya Kepala Otorita IKN, Ada Kekesalan Luhut Hingga Persoalan Pribadi

Baca juga: Dampak Mundurnya Kepala Otorita IKN Nusantara Kaltim, PDIP dan PKB Bongkar Motif, DPR Turun Gunung

"Kan sudah ada kewenangan semua ya lakuin dong, saya kesal aja lihatnya gitu lho," ungkap Luhut.

Menurut Andrinof, yang juga menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 itu, para elite sering keliru dalam melihat pembangunan.

"Kekeliruan elite politik terutama, maaf, yang backgrond militer, melihat masalah pembangunan masalah sebagai perang.

Yaitu, hitungan hidup atau mati, kita dibunuh atau membunuh," katanya dalam Program Rosi di Kompas.TV, Kamis malam (6/6/2024). 

Hal itu, katanya, sama juga seperti kita melihat dengan kacamata bisnis, untung rugi.

"Tapi melihat pembangunan, tidak bisa begitu. Perlu perhitungan kompleks dari berbagai aspek.

Baca juga: Mencuat Isu IKN Sepi Investor Imbas Mundurnya Kepala Otorita, Luhut: Lambat Sana Sini Ya Biasalah

Membangun masyarakat itu membangun tatanan sosial, berhadapan dengan aspirasi masyarakat.

Dalam membangun tidak bisa, oh harus ada keputusan cepat.

Karena konsekuensinya nanti panjang. Seperti masalah tanah," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv. 

Menurut Andrinof, masalah tanah, meski untuk pembangunan, tidak bisa main paksa.

"Walaupun kita ada aturan lahan untuk kepentingan umum, tapi itu tetap butuh proses," katanya.