Ibu Kota Negara

Jokowi Kebut Pembangunan IKN, Dinilai tak Lazim dan Terindikasi Tidak Percaya dengan Penerusnya

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus dikebut jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Presiden Jokowi di IKN, Selasa (4/6/2024).TRIBUNKALTIM.CO/HO/HUMAS PEMKAB PPU 

Keputusan pengunduran Bambang dan Dhony, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan meneken keputusan presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua,” ujar Pratikno.

Pasca mundur, Bambang disebut memiliki tugas baru yang telah diperintahkan oleh Jokowi.

Adapun tugas baru tersebut yaitu membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ucap Pratikno.

Baca juga: Andrinof Chaniago Kritik Luhut soal Kepala Otorita IKN Mundur, Masalah Tanah Tidak Bisa Main Paksa

Di sisi lain, jabatan yang sempat diemban Bambang bakal dijabat oleh Menteri PUPR, Bambang Hadimuljono sebagai Plt.

Sedangkan, jabatan Dhony sementara diemban oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

Dipercepat Tanpa Perubahan

Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono memastikan, pembangunan proyek IKN akan terus dilanjutkan dan dipercepat.

Basuki juga menegaskan bahwa tidak akan ada yang berubah dari proyek IKN meski pucuk pimpinan Otorita IKN berganti.

"Saya kira saya sebagai plt kepala OIKN, saya pasti akan meneruskan program. Jadi, mempercepat pelaksanaan program yang sudah dibuat oleh Otorita IKN sampai saat ini," ucap Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

"Jadi saya tidak akan mengubah. Sehingga mempercepat pelaksanaan programnya saja," imbuh dia.

Basuki pun mengaku tidak mau ambil pusing soal penunjukkan kepala Otorita IKN yang definitif karena itu merupakan kewenangan presiden Joko Widodo.

Baca juga: Dukung Pemegang IUP Capai ESG, Otorita IKN Gelar Konsultasi Publik soal Pedoman Reklamasi Tambang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menekankan, prioritas utamanya sebagai pimpinan Otorita IKN adalah memastikan proyek IKN tetap berjalan.

"Yang penting ini kita percepat dulu pelaksanaan program-program. Saya bekerja, saya kan tidak punya visi, dan visi saya adalah melaksanakan visi Presiden RI sebagai pembantu presiden," ucap Basuki.

Pesimis Investor Mau Ikut Bangun IKN

Investor diperkirakan tidak bakal berminat masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika pemerintah justru belum menyiapkan infrastruktur di sana, dan malah berharap swasta mau terlibat menyediakannya.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved