Janji Pemerintah untuk ASN yang Mau Pindah ke IKN di Kaltim, Kenaikan Jabatan Hingga Insentif

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah menjanjikan kenaikan jabatan hingga insentif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kabar ini pun dibenarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Hal itu menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyatakan salah satu keuntungan pindah ke IKN adalah bisa mendapatkan promosi jabatan.

Anas mengatakan, pemerintah memang menyediakan sistem 'reward' bagi ASN/PNS yang ingin pindah ke IKN.

Baca juga: Jokowi Buka-bukaan Harga Tanah IKN Nusantara di Kaltim, Bandingkan Harga Balikpapan dan Jakarta

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Restoran di IKN Kaltim Dipercepat agar Tidak Bingung Cari Tempat Makan

Meski begitu, ketentuan terkait promosi jabatan dan insentif lainnya yang akan diberikan masih dalam penyusunan.

"Memang ada sistem reward di sana, mulai dari insentif sampai terkait yang lain-lain. Nanti akan kita rumuskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Peruri, Jakarta dikutip Sabtu (8/6/2024).

Menurut Anas, sistem pemberian prioritas kenaikan jabatan pada ASN/PNS pada dasarnya sudah diberlakukan untuk mereka yang mau pindah ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kini 'reward' itu juga akan diterapkan untuk yang pindah ke IKN.

"Jadi bukan hanya IKN, (tapi juga daerah) 3T," kata dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta jajarannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ingin naik jabatan agar pindah terlebih dulu ke IKN.

Menurutnya, mereka yang mau berinisiatif pindah ke IKN masuk kriteria ASN petarung. Maka dari itu, pindah ke IKN bisa menjadi insentif dalam bentuk promosi jabatan.

"Oh saya minta (yang mau naik jabatan pindah dulu ke IKN)," Ujar Tito kepada wartawan di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

Baca juga: Jokowi Bingung Saat Cari Tempat Makan di IKN Kaltim, Minta Pembangunan Restoran Dipercepat

Formasi PPPK dan CPNS di IKN

Pemerintah membuka ribuan formasi CPNS dan PPPK untuk penempatan di IKN Kalimantan Timur (Kaltim).

Kesempatan untuk menjadi bagian langsung dari IKN terbuka lebar untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan menjadi CPNS maupun PPPK.

Total terdapat 71.643 formasi penempatan di IKN, terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK.

Jumlah formasi tersebut diungkapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Dalam pernyataannya, pemerintah membuka 71.643 formasi untuk ditempatkan di IKN.

"Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK,” kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/5/2024).

Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB telah memberikan persetujuan 1,2 juta formasi yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah.

Baca juga: Reward Jor-joran untuk ASN yang Mau Pindah ke IKN di Kaltim, Insentif hingga Prioritas Naik Jabatan

Jumlah tersebut, kata dia, bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan.

Anas mengatakan, saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan K/L dan Pemda.

Namun, tercatat masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi.

"Kami berharap 4 instansi itu segera mempercepat pengisian rincian formasinya di sistem BKN. Termasuk di dalamnya ada instansi daerah, yang sebenarnya sudah kita perpanjang ini tenggat pengisiannya. Kalau ini sudah beres 100 persen, kita bisa memulai pendaftaran CASN yang sudah ditunggu-tunggu publik,” ujarnya.

“Namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada, karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari K/L dan Pemda. Karena ada kasus, Pemda mengisi rincian, setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi,” sambungnya.

Anas mengatakan, dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, menghasilkan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 2.906.

Sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi.

Di samping itu, Anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid.

Baca juga: Dampak Minor IKN Nusantara di Kaltim, Jatam Beber Kelompok Rentan Dirugikan, Kuburan Sampai Digusur

Ia mengatakan, seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah.

Lebih lanjut, Anas mengatakan, agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan.

Ia mengatakan seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas.

“Contohnya live score hasil tes di Kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara realtime. Dengan adanya live score di youtube, maka tidak ada titipan orang dalam,” ucap dia.

Sebelumnya, Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, termasuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dimulai bulan Juni mendatang.

Anas menjelaskan, pendaftaran CASN dapat dibuka setelah proses verifikasi dan validasi formasi selesai.

“Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024,” kata Anas, Sabtu.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Sumbang 27 Sapi untuk Kalimantan Timur dan IKN Nusantara pada Idul Adha 2024

Kebutuhan Prioritas

Pemerintah akan kembali mengadakan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini, yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan sekolah kedinasan (sekdin).

Ada beberapa kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang akan diprioritaskan dalam seleksi CASN 2024, salah satunya fresh graduate yang memiliki kemampuan digital.

Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pemenuhan SDM di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan SDM untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, rekrutmen bagi para fresh graduate akan dilakukan melalui seleksi CPNS.

Sementara itu, seleksi PPPK diperuntukkan bagi tenaga honorer (non-ASN) dan eks THK-2 yang masuk dalam basis data milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” ujar Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Senin (18/3/2024).

Sejauh ini, Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebanyak 1,38 juta.

Baca juga: Jokowi Kebut Pembangunan IKN, Dinilai tak Lazim dan Terindikasi Tidak Percaya dengan Penerusnya

Dari jumlah tersebut, telah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional secara bertahap, yang tercatat sebanyak 2,3 juta.

Anas memaparkan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate, yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik.

Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.

“Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir, seperti digital marketing, tetapi juga di sektor 'hulu' di lini produksi, seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” tuturnya.

Untuk SDM APIP yang dapat direkrut oleh instansi pemerintah, antara lain auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

"Karena hampir di seluruh daerah sekarang kekurangan auditor, oleh karena itu kami minta auditor dipersiapkan di formasi dengan baik," papar Anas.

Instansi pemerintah, lanjut dia, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dapat memanfaatkan ketersediaan formasi dengan mengusulkan ASN untuk penyiapan SDM ASN ke IKN, sehingga usulan formasi mampu memenuhi proyeksi kebutuhan nasional.

Pengisian ASN yang akan ditempatkan di IKN, direncanakan bersumber dari pemindahan ASN kementerian/lembaga satuan kerja pusat dan formasi CPNS khusus IKN di tahun 2024.

Tak hanya itu, terdapat kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur.  

Sebagai tambahan informasi, seleksi CASN tahun ini rencananya akan dilakukan sebanyak tiga kali, di mana tahap pertama akan dibuka untuk rekrutmen CPNS dan sekolah kedinasan. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim