5 Permintaan Penting Majelis Rakyat Papua kepada Presiden Jokowi, Singgung IKN Nusantara di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Majelis Rakyat Papua (MRP) yang diisi sejumlah tokoh-tokoh penting di Papua bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Rabu (12/6/2024).

Dalam pertemuan itu Majelis Rakyat Papua (MRP) menagih sebuah janji dari Presiden Jokowi sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi yang dianggap mendesak.

Apa saja isi pertemuan MRP dengan Jokowi?

Berikut lima poin penting permintaan Majelis Rakyat Papua kepada Presiden Jokowi.

1. Tagih janji Jokowi bangun Istana Negara di Jayapura

Majelis Rakyat Papua menagih janji Presiden Jokowi untuk membangun Istana Negara di Jayapura, Provinsi Papua.

"Yang saya sampaikan hari ini adalah tentang rencana pembangunan Istana Negara di Papua yang telah kami sampaikan pada tanggal 12 September 2019, dalam tim 61 (orang). Hari ini kami juga menyampaikan itu kepada Bapak Presiden," kata Ketua MRP Nerlince Wamuar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024), dilansir Kompas.com.

Menurut Nerlince, dengan adanya Istana Negara di Jayapura, Provinsi Papua, akan memperpendek rentang kendali antara pusat dan daerah.

Sedangkan saat ini, masyarakat Papua harus menempuh perjalanan udara sekitar lima jam untuk sampai ke Jakarta.

"Contoh hari ini kami orang Papua, Ketua-ketua MRP datang ke Jakarta, tapi kalau ada kantor Istana Presiden di Papua, di Jayapura, kami tidak perlu datang ke sini. Kami tunggu saja Bapak Presiden di Jayapura," tuturnya.

Baca juga: Poster All Eyes on Papua Viral di Media Sosial, Apa yang Sebenarnya Terjadi? Simak 3 Faktanya

Diketahui, aspirasi pembangunan Istana Negara di Papua menjadi salah satu poin yang diutarakan ketika 61 tokoh Papua menemui Jokowi di Istana Negara pada 10 September 2019 lalu.

Para tokoh Papua yang hadir merupakan representasi dan mewakili komponen tokoh dari adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, wanita, dan pemuda.

Pertemuan itu dirancang Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua pada Agustus.

Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.

Terkait pembangunan Istana Negara, Abisai Rollo yang juga menjabat Ketua DPRD Jayapura mengatakan siap menyumbangkan lahan pribadi seluas 10 hektare untuk membangun Istana Negara di Jayapura.

"Saya Abisai Rollo menyumbangkan kepada negara tanah 10 hektare untuk dibangun Istana Presiden RI, sehingga perjalanan presiden bukan hanya berkunjung tapi berkantor di Papua," kata Abisai yang juga Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf untuk Kota Jayapura pada Pilpres 2019.

Menanggapi permintaan itu, Jokowi memastikan lagi apakah tanah yang disiapkan Abisai itu benar-benar akan diserahkan gratis untuk membangun Istana.

"Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektare gratis? Gratis? Sepuluh hektare benar? Sudah ada? Oh punya pak Abisai Rollo," kata Jokowi.

Saat itu, Jokowi mengatakan Istana Negara di Papua mulai dibangun tahun depan.

"Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong iya, duitnya enggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," kata Jokowi disambut tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir.

2. Minta Kabupaten Mimika dimekarkan

Dalam pertemuan hari ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga meminta Presiden Jokowi kembali memekarkan wilayah Kabupaten Mimika Timur dan Mimika Barat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua, Agustinus Anggaibak, usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024). 

"Kami minta untuk Bapak Presiden memperhatikan pemekaran Kabupaten Mimika Timur, Mimika Barat, terus kotamadya ibu kota Papua di Timika," kata Agustinus, dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, pemekaran Provinsi Papua yang sudah terealisasi memiliki dampak baik untuk masyarakat Papua, baik dari peningkatan pembangunan wilayah maupun pembangunan ekonomi.

"Sudah bagus jadi itu tidak ada masalah. Yang sekarang kami minta itu malah justru kita minta bertambah lagi, (permintaan) itu kan kebutuhan masyarakat jadi kita sampaikan," kata Agustinus.

Ia menuturkan, aspirasi ini juga sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Agustinus berharap, aspirasi ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

"Harapan kami masyarakat Papua dan juga terutama MRP se-Tanah Papua agar apa yang sudah kami sampaikan bisa dapat diperhatikan oleh Bapak Presiden," kata dia.

Baca juga: Pemekaran Papua Disahkan Meski Menuai Pro dan Kontra, Timotius Murib: DPR Terlalu Menggebu-gebu

Menurut Agustinus, Jokowi menerima dengan baik segala aspirasi yang disampaikan oleh MRP, termasuk soal pemekaran wilayah.

Oleh karena itu, pihaknya akan menunggu langkah lanjutan dari pemerintah pusat usai aspirasi disampaikan.

Seperti diketahui, pemerintah pusat masih melakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah.

Moratorium pemekaran DOB itu dilakukan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh DOB masih rendah.

Selain itu, kemampuan keuangan negara belum memungkinkan untuk menopang seluruh operasional yang dilakukan oleh DOB.

Namun, pada 2021 lalu, pemerintah mengecualikan moratorium tersebut ketika memekarkan empat provinsi baru di Papua yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Pemekaran tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

3. Minta jabatan bupati dan wali kota diisi orang asli Papua

Koordinator Majelis Rakyat Papua (MRP) sekaligus Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, meminta Pilkada Serentak 2024 benar-benar bisa membuka peluang bagi orang asli Papua.

Aspirasi itu juga disampaikan saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

"Kami minta supaya besok juga pemilihan serentak ini bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kami minta untuk orang asli di Papua," kata Agustinus.

Agustinus mengatakan, pentingnya orang asli Papua menjadi pemimpin di daerah agar otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah pusat berjalan optimal.

"Karena pemerintah pusat dengan niat baik sudah memberikan kami otonomi khusus, sehingga otonomi khusus ini juga penyaluran anggarannya melalui kabupaten kota langsung, tidak seperti otonomi khusus yang sebelumnya melalui provinsi tapi sekarang langsung melalui kabupaten kota," ujar Agustinus.

Baca juga: Jokowi Bongkar Cara Senyap Indonesia Ambil Alih Freeport dari AS, Ditakut-Takuti Papua akan Bergolak

Agustinus pun berharap agar permintaannya tersebut dapat dipertimbangkan. 

"Sehingga kami minta Bapak Presiden, Bapak Menteri agar bupati, wakil bupati, gubernur wakil gubernur adalah orang asli di Papua dan harapan kami semua hal ini bisa dapat dipertimbangkan," katanya.

4. Beri kewenangan pengawasan dana Otsus

Majelis Rakyat Papua (MRP) juga meminta Presiden Jokowi memperkuat kewenangan khusus MRP untuk mengawasi dana otonomi khusus (otsus) Papua.

Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak mengatakan, bentuk penguatan kewenangan itu diperlukan usai adanya otsus jilid II.

Tujuannya, agar otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat di daerah bisa dilaksanakan sesuai dengan amanah UU otonomi khusus.

Harapannya, pemerintah daerah tidak menggunakan dana otsus sewenang-wenang.

"Perlu adanya kewenangan khusus ini, harus ditingkatkan supaya benar-benar kita mengawasi otonomi khusus yang sedang berlangsung. Sehingga jangan kepala-kepala daerah menggunakan anggaran otsus ini hanya seenak mereka dan tidak menyentuh masyarakat kecil," kata Agustinus usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Baca juga: Papua Tertinggi! Inilah Rincian Tunjangan Uang Makan PNS 2024 untuk Penambah Daya Tahan Tubuh 

Agustinus menyampaikan, usulan ini juga sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Harapannya, tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dana otsus untuk kepentingan pribadi.

"Mengawasi jalannya dana otsus itu sehingga orang tidak memanfaatkan, artinya pemerintah daerah tidak memanfaatkan anggaran khusus semena-mena tapi mereka harus melaksanakan otsus sesuai amanat UU," ucapnya.

Terkait bentuk kewenangan khusus yang perlu diberikan tersebut, ia menyerahkannya kepada keputusan pemerintah pusat.

Agustinus pun menyampaikan, Presiden Jokowi akan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan lembaga termasuk kewenangan pengawasan dana otsus.

"Jadi nanti dari pemerintah kewenangannya seperti apa diberikan itu sesuai dengan aturan yang nanti akan pemerintah keluarkan. Nah, itu akan kita ikuti. Kita juga sudah sampaikan minta kewenangan MRP untuk mengawasi jalannya otsus," jelasnya.

5. Minta diundang upacara 17 Agustus di IKN

Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta Presiden Jokowi untuk mengundangnya ikut upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

"Kami mendukung pembangunan IKN dan kami juga mohon kepada Bapak Presiden tadi bahwa kami minta dihadirkan untuk upacara 17 Agustus 2024 yang akan nanti berlangsung di IKN," kata Agustinus, Rabu.

"Sehingga ke depan mungkin pimpinan MRP setanah Papua itu bisa diundang, bisa ambil bagian dalam upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti di IKN," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, MRP merupakan lembaga kultural setingkat DPR Papua yang dibentuk secara resmi oleh negara.

Dengan demikian, MRP ingin hadir dalam acara kenegaraan bersejarah, yaitu upacara 17 Agustus pertama di IKN.

"Karena itu juga kami ambil bagian dalam upacara kemerdekaan bangsa ini, itu tidak ada masalah. Jadi kami minta untuk Bapak Presiden mengundang kami untuk hadir supaya kita sama-sama merayakan 17 Agustus itu di IKN karena itu ibu kota baru," ucap dia.

Baca juga: Upacara di IKN Nusantara Kaltim, Jokowi Pasti Undang SBY dan Megawati di HUT 79 Republik Indonesia

Diketahui, upacara HUT RI 17 Agustus 2024 rencananya diselenggarakan di IKN dan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, upacara di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan didampingi oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sementara upacara di Istana Kepresidenan Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan didampingi oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Iya (skenarionya di dua tempat), sebagian di IKN sebagian di sini (Istana Jakarta). Pak Wapres yang ada di sini, kemudian yang di IKN Insya Allah Pak Presiden langsung," kata Muhadjir saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Pak wapres terpilih akan mendampingi Pak Wakil Presiden, sedangkan Presiden terpilih akan mendampingi Presiden," imbuhnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim