Realisasi Investasi di IKN Nusantara Jauh dari Target, Kini Otorita Minta Tambahan Dana Fantastis

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang baru, Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Pemerintah disorot DPR lantaran dinilai belum berhasil menarik investasi asing ke IKN Nusantara.

Diketahui, Pemerintahan Presiden Jokowi terus mengebut pembangunan IKN Nusantara.

Terbaru, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp 29,8 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur di sana.

Baca juga: BPK Temukan Sederet Masalah IKN Nusantara di Kaltim, Pendanaan, Lahan, hingga Aset

Baca juga: Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Yang terdekat adalah gelaran Upacara 17 Agustus 2024 yang akan berlangsung sekitar 2 bulan lagi.

PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni mengusulkan tambahan anggaran untuk Otorita IKN.

Raja Juli mengatakan usulan tambahan anggaran itu berasal dari 6 Deputi Teknis di IKN.

Raja Juli menjelaskan tambahan anggaran itu diperlukan untuk membiayai pengeloaan gedung-gedung dan pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN tahun 2025.

Pemerintah terus mengebut pembangunan di IKN agar bisa digunakan untuk Upacara Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus mendatang.

DPR Sorot Realisasi Investasi di IKN

Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari pimpinan Otorita IKN Nusantara masih jadi perbincangan.

Terbaru, DPR RI membongkar realisasi investasi yang dicanangkan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, jauh dari target.

Terlebih investasi luar negeri atau asing yang masih nihil hingga saat ini.

Diketahui, Pemerintah menargetkan Upacara 17 Agustus 2024 bisa digelar di IKN Nusantara.

Baca juga: BREAKING NEWS: Perdana, Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Kunjungi Wilayah Deliniasi IKN

Baca juga: Nasib Warga Terdampak Pembangunan IKN di Kaltim, Jatam: Masyarakat Diintimidasi

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan menurunkan kepercayaan investor.

Suryadi mengatakan, mundurnya pimpinan IKN tersebut, memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan.

Karena itu, berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi target dalam pembangunan IKN.

"Saya kira karena ini (IKN) sudah menjadi undang-undang, wajar pemerintah kemudian bagaimana merealisasikan undang-undang dengan menggenjot pembangunan IKN.

Tapi problemnya adalah, bagaimana meyakinkan para investor agar uang mereka aman ketika berinvestasi di IKN," ujar Suryadi dalam keterangannya, Sabtu (8/6/2024).

Suryadi berujar, bahwa berdasarkan data yang diterimanya, investasi dari luar negeri sampai saat ini belum ada.

Sejauh ini, tambahnya, hal itu baru berupa surat pernyataan minat tetapi belum ada realisasi.

Investasi itu dari dalam negeri dan masih di bawah target.

“Ada realisasi dari dalam negeri, itu pun masih jauh dari sekitar 30 persen dari target.

Yang harusnya ditargetkan sampai dengan Rp 100 triliun tapi baru terealisasi sekitar Rp 31 triliun ya untuk pembangunan sekolah, kemudian rumah sakit dan beberapa hotel.

Jadi masih jauh dari target,” tutur Suryadi.

Baca juga: BP Tapera Bantah Iuran Peserta untuk Sokong Pembangunan IKN di Kaltim, Sebut tak Berhubungan

Baca juga: Badan Bank Tanah Pastikan Penambahan Lahan Bandara VVIP IKN di Kaltim Berjalan Lancar

Dia menyampaikan, pemerintah perlu memperbaiki perencanaan yang bersifat internal.

Sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai faktor.

“Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, bagaimana meyakinkan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri bahwa IKN ini layak tempat berinvestasi.

Saya kira ini dua problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” tutupnya.

Untuk diketahui, Bambang dan Dhony dilantik oleh Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022.

Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yakni Sinarmas Land.

Baca juga: Tahun 2025 Upacara HUT RI Hanya Digelar di IKN Kaltim Jika Sudah Ada Keputusan Presiden

Jokowi Ngotot?

Ngototnya Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN ternyata menimbulkan berbagai pertanyaan dari sejumlah pihak.

Bahkan, dikebutnya pembangunan IKN oleh Jokowi dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap penerusnya nanti, dalam hal ini presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Benarkah demikian?

Ya, percepatan proses pembangunan proyek IKN dianggap tidak lazim dan menjadi sinyal ada ketidakpercayaan dari Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan selanjutnya buat melanjutkannya.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, proyek IKN dikebut di masa pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan lagi mengindikasikan dia hendak memberi pesan hal itu adalah peninggalannya.

Padahal, kata Wijayanto, biasanya di akhir masa jabatan seorang presiden akan bekerja lebih lambat dan harmonisasi dengan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tapi gaspol. Ada indikasi tidak percaya kepada pemerintahan penggantinya, yang khawatir tidak punya kecepatan yang sama," kata Wijayanto dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis (6/6/2024).

Jika proyek IKN dikebut oleh Jokowi justru bisa memicu persoalan.

Sebab menurut Wijayanto, pemerintahan mendatang bisa saja menghadapi keterbatasan fiskal dan berbagai hal lainnya sehingga pembangunan IKN ada kemungkinan melambat bahkan terhenti.

Baca juga: Tangkap Momen Upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Garuda Indonesia Tambah Rute Balikpapan-Makassar

Akan tetapi, pemerintah nampak mengupayakan supaya IKN bisa digunakan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Harus lebih realistis. Kalau ambisius malah mangkrak. Perlu rescheduling, resizing dan refocusing," ujar Wijayanto. (*)

Artikel ini bersumber dari Kompas TV berjudul Otorita IKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 T untuk Pembangunan IKN Tahun 2025

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim