Ibu Kota Negara

Komitmen Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN Nusantara Dipertanyakan, Gerindra Beri Penjelasan

Komitmen Prabowo Subianto lanjutkan pembangunan IKN Nusantara dipertanyakan, tak disinggung dalam artikelnya

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Kompas.com/Markus Yuwono
Komitmen Prabowo Subianto lanjutkan pembangunan IKN Nusantara dipertanyakan, tak disinggung dalam artikelnya 

TRIBUNKALTIM.CO - Komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, disorot.

Pasalnya, baru-baru ini Prabowo Subianto menulis artikel opini di Majalah Newsweek pada 12 Juni 2024.

Dalam tulisannya terkait pembangunan Indonesia ke depan, Ketua Umum Gerindra ini sama sekali tak menyinggung soal pembangunan IKN Nusantara.

Prabowo Subianto lebih membahas program prioritasnya, yakni makan siang gratis untuk anak-anak.

Baca juga: Soal Investor Asing di IKN Kaltim, Dulu Bahlil sebut sudah Ada Deal Rp 50 T, Kini Akui Belum Ada

Dalam artikel tersebut, Prabowo menyampaikan visi misinya setelah dilantik menjadi presiden pada oktober 2024 mendatang.

Pasalnya dalam tulisan itu Prabowo tidak menyinggung terkait IKN di Kalimantan.

"Secara politik, secara etika, secara hukum, tidak tepat jika IKN tidak dilanjutkan dan Pak Prabowo adalah orang yang sangat menjaga komitmen.

Kalau komitmen sudah disampaikan, Pak Prabowo tidak pernah tidak mematuhi komitmen tersebut,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman kepada KompasTV, Senin (17/6/2024).

Habiburokhman juga menegaskan pembangunan IKN merupakan salah satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

“Tidak benar bahwa Presiden Terpilih, Prabowo Subianto tidak akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara Baru, yaitu Nusantara,” kata Habiburokhman.

Lebih lanjut Gerindra pastikan IKN juga merupakan program estetika, yang merupakan visi misi program yang disampaikan secara resmi ke KPU RI.

Baca juga: Investor Asing Ogah Masuk IKN karena Balikpapan dan Samarinda Tidak Diperhatikan? Ini Kata Pengamat

Investor Asing Belum Masuk

Investor asing sampai saat ini belum masuk ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto dinilai jadi penyebab investor asing wait and see untuk masuk ke IKN Nusantara.

Hal ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Diketahui, sebagian besar dana pembangunan IKN Nusantara direncanakan bersumber dari investasi, termasuk asing.

Namun, terbaru, investor asing diyakini akan tetap melirik proyek IKN Nusantara dengan syarat tetap berjalan sesuai rencana utama telah ditetapkan.

Suharso Monoarfa mengatakan, investasi tidak berkaitan dengan target.

Melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk menanamkan modal.

Jika pembangunan IKN sesuai dengan rencana utama (master plan), Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.

"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah.

Benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan," kata Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

"Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik.

Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa?

Karena itu menjanjikan.

Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," sambung Suharso.

Baca juga: Klaim Otorita IKN di Kaltim, Ada Ratusan Investor Asing dan Lokal Rebutan Lahan di Kawasan Inti

Menurut Suharso, para investor asing saat ini masih bersikap menunggu sebelum mengambil keputusan.

Karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.

"Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa.

Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ.

Kan ini negara yang besar ya kan," ujar Suharso.

Suharso juga mengoreksi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN.

Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih bersikap mengamati.

"Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see.

Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun," ujar Suharso.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke IKN Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN.

Sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding).

Membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.

Baca juga: Update Terbaru Persiapan Upacara 17 Agustus di IKN Nusantara Kaltim, Ada RS dan Hotel yang Siap

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.

“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan?

Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai.

Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN. (*)

Artikel ini bersumber dari Kompas TV berjudul Opini Prabowo di Newsweek Tidak Bahas IKN jadi Sorotan, Ini Penjelasan Gerindra

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved