Pj Gubernur Bakal Periksa Regulasi Pembangunan Terowongan Samarinda, Masih Terkendala Amdal

SAMARINDA, TRIBUN - Proyek terowongan Samarinda yang masih terkendala proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terus mendapat sorotan.

Sebelumnya pembangunan terowongan itu telah mendapat sorotan DPRD Samarinda sebab pengerjaan sudah mencapai 43 persen namun masih terkendala dokumen Amdal.

Terkait permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Hero Mardanus juga mengatakan dokumen Amdal untuk proyek itu sudah ada sejak awal.

Baca juga: Pembangunan Terowongan Samarinda Terjadi Keterlambatan, Andi Harun Sebut Ada Kendala Teknis

"Pengakuan PUPRD dokumen Amdalnya sudah lengkap. Tapi makin ke sini memang banyak revisi," kata Hero Mardanus beberapa waktu lalu.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik pun memberi respon tegas terkait hal tersebut. Ia menegaskan Pemprov Kaltim akan melakukan pengecekan mengenai regulasi yang berlaku.

"Pengecekan dilakukan untuk memastikan apakah ada regulasi yang dilanggar oleh Pemkot Samarinda dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kalau ada, Pemprov tidak akan segan memberi teguran tegas," ucap Akmal Malik kepada awak media, di Pendopo Odah Etam, Kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/6/2024).

Dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses pembangunan terowongan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, pembangunan tunnel atau terowongan di Kota Samarinda yang kini tengah berjalan secara fisik sudah mulai terlihat. Proyek ini memang perdana dihadirkan di Pulau Kalimantan, dan digadang-gadang dapat mengurai kemacetan di kawasan Gunung Manggah, Kecamatan Sambutan.

Baca juga: Sekda dan DPUPR Samarinda Tinjau Proyek Terowongan, Progres Pembangunan Capai 45 Persen

Sebab terowongan ini akan menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin ke Jalan Kakap, tepat di sekitaran wilayah Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada.

Menurut perhitungan tim pelaksana, saat ini galian di sisi Jalan Sultan Alimuddin sudah mencapai 137 meter, kemudian di sisi Jalan Kakap sudah masuk 9 meter, dengan total 146 meter galian. Bahkan galian tersebut dipastikan dapat menembus kedua sisi jalan pada bulan Oktober mendatang.

Namun, Pemkot Samarinda masih mengemban PR tersendiri, lantaran dampak sosial di sisi Jalan Kakap rupanya masih tersisa.

Pasalnya, target penyelesaian pembebasan lahan di segmen ini dikebut di akhir tahun 2023 lalu. Hal ini diakui oleh Walikota Samarinda Andi Harun.

"Itu juga yang membuat beberapa sisi pekerjaan terpaksa harus ditunda, karena harus menunggu selesai pekerjaan. Bahkan satu masih kita titip konsinyasi di pengadilan," ujarnya.

Baca juga: Pembangunan Terowongan Samarinda Sudah 143 Meter, Ditarget Rampung Akhir Tahun 2024

Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa keterlambatan di beberapa sesi pekerjaan, terutama di Jalan Kakap, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menunggu penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang juga memakan waktu cukup lama.

"Karena itu tidak di bawah kontrol pengendalian kita. Itu adalah lembaga independen dan kita tidak bisa memberi target harus segini selesainya, seperti kami bisa memberi target kepada OPD di ruang lingkup kewenangan kami," paparnya.

Meski demikian, Andi Harun menegaskan bahwa pihaknya terus berusaha mengejar defisit pengerjaan dan memastikan target penyelesaian dapat tercapai sesuai dengan waktu yang diharapkan.

"Keterlambatan itu bukan karena faktor apa-apa, karena faktor kendala teknis di lapangan. Tapi kalaupun misanya agak mundur, mundurnya sedikit, tidak terlalu lama," pungkasnya. (ave)