Pilkada Kaltim mesti Berkaca pada Tingginya Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dari Bawaslu RI

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik UGM, Muh. Alfian, MPA memberikan pandangannya terkait Pilkada Kaltim terkait tingginya angka Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024.

Menurutnya, Pilkada 2024 di Kaltim sebaiknya menjadi perhatian khusus mengingat tingginya IKP yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI).

“IKP yang tinggi mengindikasikan potensi masalah serius yang dapat mengancam kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu. Jadwal Pilkada 2024 yang semakin dekat menambah urgensi untuk memahami dan mengatasi kerawanan ini,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada Tribunkaltim.co, Rabu (19/6/2024).

Sebagai bahan perhatian yang mendesak untuk penyelenggara pilkada dan masyarakat Kaltim adalah keberadaan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) yang merupakan alat ukur yang digunakan oleh Bawaslu untuk menilai potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. 

Baca juga: Menuju Pilkada Kaltim 2024, Politisi Golkar Rudy Mas’ud Tegaskan Doa Ulama Itu Penting

IKP mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi keamanan, konflik sosial, dan ketidakadilan dalam proses pemilu. 

Menurut laporan terbaru, Kaltim menempati posisi yang mengkhawatirkan dengan nilai IKP yang tinggi. 

Data dari Bawaslu menunjukkan bahwa Kaltim memiliki beberapa faktor yang menyebabkan tingginya IKP, antara lain tingginya tingkat konflik politik dan sosial, kurangnya infrastruktur pengawasan yang memadai, serta sejarah panjang mengenai ketidakstabilan politik di daerah.

Untuk kategori rawan tinggi yaitu:

1. Jakarta dengan skor 88,95;

2. Sulawesi Utara (87,48);

3. Maluku Utara (84,86);

4. Jawa Barat (77,04);

5. Kalimantan Timur (77,04).

Menurut Alfian, beberapa faktor utama yang berkontribusi pada tingginya kerawanan pemilu di Kaltim meliputi geografi dan demografi yang luas dan terpencil, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan distribusi logistik pemilu. 

Selain itu, pengaruh politik di Kaltim sering menjadi arena persaingan politik yang ketat antara berbagai kubu politik, yang kadang kala memicu konflik dan meningkatkan kerawanan.