Nasib Kelanjutan Pembangunan IKN Nusantara, Pemerintah Prabowo-Gibran Pangkas Banyak Anggaran PUPR

TRIBUNKALTIM.CO - Kelanjutan nasib pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih tanda tanya.

Pasalnya, Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming memangkas alokasi anggaran Kementrian PUPR.

Dari Rp 212,58 triliun yang diusulkan, Pemerintah hanya menyetujui Rp 75,63 triliun.

Diketahui, sampai saat ini sebagian besar dana pembangunan IKN Nusantara masih bergantung pada APBN.

Investor asing yang diharapkan masuk belum kunjung menanamkan modalnya di IKN.

Baca juga: Soal Investasi Asing di IKN di Kaltim, Ali Ngabalin: Investor akan Masuk saat Pengembangan Tahap II

Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2025 merosot menjadi Rp 75,63 triliun.

Ini jauh dari kebutuhan pagu yang dirancang PUPR yakni sebesar Rp 212,58 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan anggaran tahun 2025 hanya sebesar Rp 75,63 triliun.

Sebab untuk memberikan ruang kepada pemerintahan yang baru dalam hal ini kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Informasi dari Bappenas bahwa ini (anggaran tahun 2025) dikhususkan untuk memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti menjelaskan bahwa perlu dicermati apakah pagu indikatif 2025 Kementerian PUPR ada yang dikhususkan untuk IKN.

“Adakah tanggung jawab teknis yang harus diselesaikan oleh PUPR (dalam pengembankan IKN), kalau nanti di 2025 pagu anggaran Otorita IKN meningkat, berarti yang melanjutkan (pengembangan) Otorita,” ujarnya, Rabu (19/6).

Menurutnya kalau pagu turun, ini perlu dilihat apakah ada proyek IKN atau tidak.

Kalau ada tapi berkurang, berarti pembangunan fisik lainnya sudah menggunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau menggunakan dana-dana investor.

Selama ini alokasinya, porsi anggaran Kementerian PUPR memang mengacu pada infrastruktur dasar IKN seperti pembangunan jalan, air, sampah hingga penghijauan.

Baca juga: Pemkab PPU Hibahkan Seluruh Aset di Sepaku kepada Otorita IKN, Nilainya Capai Rp595 Miliar

Sementara, bila infrastrukturnya telah siap nantinya investor akan meneruskan pembangunannya.

Yayat mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengeluarkan anggaran demi mengebut proses pembentukan struktur ruang kota.

Hal ini dilakukan supaya investor mau berinvestasi, sebab strukturnya telah jelas.

“Anggaran struktur ruang kota itu adalah anggaran pembentuk wujud kotanya, yang mengisi pemanfaatan pola ruangnya itu investor.

Jadi IKN sekarang ini dalam proses pembentuk struktur ruang kota,” ungkap dia.

IKN bukan hanya ingin menjadi kota penyelenggaraan pemerintah saja, namun juga ingin menjadi kota investasi.

Menurutnya, bila hendak menjadi kota investasi maka perlu adanya pusat kegiatan baru.

Kegiatan baru yang paling menarik sekarang ada dua sektor yaitu kesehatan dan pendidikan,

“Mungkin suatu saat IKN jadi pusat pelayanan kesehatan yang terbaik se-Indonesia, jadi dia mulai dari perkantoran pemerintah, kesehatan, pendidikan kaya Singapura,” terangnya.

Sementara itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pagu yang disusun mengedepankan kehatia-hatian dalam mengelola anggaran.

“Jangan sampai anggaran terlampau besar namun penerimaan stagnan.

Alhasil, defisit APBN di KEM PPKF dibuat mendekati 3 persen dengan harapan dapat jadi rem bagi anggaran yang tidak perlu,” terangnya.

Baca juga: Jelang HUT RI di IKN Nusantara, Okupansi Hotel Four Points by Sheraton Balikpapan Hampir 100 Persen

Huda bilang, ke depan pemerintah punya program ambisius seperti makan siang gratis hingga melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk IKN, yang membutuhkan dana jumbo.

Dengan penerimaan yang stagnan maka penghematan anggaran kementerian menjadi paling masuk akal.

Terlebih, saat ini pembangunan IKN tidak lagi menggunakan APBN sebagai sumber dana utamanya, melainkan dari investasi.

“Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat investasi asing yang masuk ke IKN.

Jadi, sangat berat bagi pemerintah menambal IKN ini ke depan,” pungkasnya.

Investasi Masuk di Tahap II

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai pada Februari 2025.

Dia mengatakan pada fase itu sejumlah negara baru mulai menanamkan investasi mereka di IKN.

“Kalau tidak ada aral melintang berarti Februari, Maret kita sudah punya pintu tahapan kedua mulai jalan,” ucapnya saat podcast di Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Ali berujar sejumlah negara maju saat ini sudah melirik IKN sebagai investasi.

Baca juga: Terjawab Sudah Alasan Nihil Investor Asing di IKN Nusantara, Ada Kaitannya Sama Jokowi dan Prabowo

“Wah dari berbagai negara, Amerika, China dan kalau dilihat dari Timur Tengah yang sekarang gentleman agreement kan lebih dari 96 negara,” imbuhnya.

Menurutnya, keyakinan sejumlah negara investasi di IKN sebetulnya tidak perlu diragukan.

Bang Ali, sapaannya, menilai Presiden Jokowi tengah melakukan sinkronisasi pemerintahan secara baik sehingga terbangun keyakinan negara untuk masuk IKN.

“Apalagi Prabowo jenderal bintang 4 jadi presiden. Setelah Jokowi, keberhasilan seorang pemimpin itu kan dia menyiapkan pemimpin baru,” katanya.

Ali menyebut ada tiga opsi untuk hal tanah di IKN.

Pertama menyewa, kedua kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau yang ketiga membeli dan memiliki sehingga investor bisa lebih percaya diri.

Selain itu, IKN adalah investasi masa depan bagi negara lain.

Dia meminta investor dalam negeri jangan terlambat masuk.

“Nanti kalau tiba-tiba orang sudah masuk, kenapa kita orang dalam negeri tidak dapat? Padahal sudah dikasih tahu berkali-kali, nggak mau dengar. NJOP-nya makin mahal lagi,” katanya.

Baca juga: Badan Otorita Terima 416 Surat Minat Investasi untuk IKN di Kaltim, Investor Berebut Lahan di KIPP

Bang Ali menambahkan bahwa Jokowi tidak mungkin mengeluarkan statement tanpa punya makna.

“Ini langsung sumbernya dari istana negara. Saya bertanggung jawabkan itu,” paparnya. (*)

Artikel ini bersumber dari Kontan berjudul Pagu PUPR 2025 Merosot Jadi Rp 75,63 Triliun, Begini Nasib Infrastruktur IKN?

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim