Pagu Kementerian PUPR di 2025 Turun, Pengamat: Sangat Berat Bagi Pemerintah Menambal IKN

Menurutnya, bila hendak menjadi kota investasi maka perlu adanya pusat kegiatan baru.

Kegiatan baru yang paling menarik sekarang ada dua sektor yaitu kesehatan dan pendidikan,

“Mungkin suatu saat IKN jadi pusat pelayanan kesehatan yang terbaik se-Indonesia, jadi dia mulai dari perkantoran pemerintah, kesehatan, pendidikan kaya Singapura,” terangnya.

Sementara itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pagu yang disusun mengedepankan kehatia-hatian dalam mengelola anggaran.

“Jangan sampai anggaran terlampau besar namun penerimaan stagnan. Alhasil, defisit APBN di KEM PPKF dibuat mendekati 3 persen dengan harapan dapat jadi rem bagi anggaran yang tidak perlu,” terangnya kepada KONTAN.

Huda bilang, ke depan pemerintah punya program ambisius seperti makan siang gratis hingga melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk IKN, yang membutuhkan dana jumbo.

Dengan penerimaan yang stagnan maka penghematan anggaran kementerian menjadi paling masuk akal.

Terlebih, saat ini pembangunan IKN tidak lagi menggunakan APBN sebagai sumber dana utamantya, melainkan dari investasi.

“Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat investasi asing yang masuk ke IKN. Jadi, sangat berat bagi pemerintah menambal IKN ini ke depan,” pungkasnya.

Baca juga: Dampak Buruk IKN Nusantara di Kaltim, Balikpapan Ketiban Efek Minor Ledakan Populasi Manusia

Tantangan Pengelolaan APBN 2025 Makin Berat

Pemerintah seperti tak satu suara soal merancang defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di tahun 2025.

Tantangan dalam pengelolaan APBN pun dinilai semakin berat di tahun depan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meminta agar defisit Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diturunkan dari target awal yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF).

Kementerian PPN/Bappenas meminta target defisit RAPBN menjadi 1,5 persen-1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun depan.

Angka ini lebih rendah dibandingkan yang tertuang di KEM-PPKF sebesar 2,45 persen-2,82 persen dari PDB.

Kendati demikian, pembahasan soal defisit dalam APBN 2025 memang masih sangat dini.