Indonesia Kebobolan Lagi, Pusat Data Nasional Diserang, Menkominfo: Pelaku Minta Tebusan 8 Juta USD

TRIBUNKALTIM.CO - Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh karena diserang pakai virus, Menkominfo: Pelaku minta tebusan 8 juta Dollar AS.

Keamanan data di Indonesia kebobolan lagi.

Kali ini Pusat Data Nasional diserang pakai virus.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, gangguan pada sistem pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo akibat diserang menggunakan virus.

Baca juga: Sosok Hacker Jimbo yang Diduga Bobol Situs KPU, 204 Juta Data Pemilih Bocor dan Dijual Rp 1,2 M

Menurut dia, penyerang meminta tebusan sebesar 8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Budi Arie saat ditanya perkembangan penanganan gangguan PDN sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo pada Senin (24/6/2024) siang.

"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lockbit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Saat ditanya dari mana pihak penyerang yang dimaksud, Budi Arie belum mau memberi tahu.

Hanya saja, ia mengungkapkan ada uang tebusan yang diminta oleh pihak penyerang.

"Nanti lah," kata dia.

Baca juga: 6 Kebocoran Data Libatkan Hacker Bjorka, Jual 10 Juta Dollar hingga Bocorkan Data KPU Sampai Paspor

Sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

Pada Sabtu (22/6/2024), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan sebelumnya mengungkapkan, sejumlah layanan terkait keimigrasian telah kembali beroperasi.

Seperti, layanan paspor dan visa.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri masih mengumpulkan data terkait adanya gangguan sistem PDN Kementerian Kominfo.

Kapolri menyebutkan, Polri sedang mendalami data-data tersebut bersama BSSN.

"Kita sedang mengumpulkan informasi, dan sedang kita dalami bekerja sama dengan BSSN apakah kendala teknis atau ada hal lain," ujar Sigit di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Senin pagi.

Komisi I DPR RI Minta Gangguan Pusat Data Nasional Segera Ditangani

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera menangani gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN).

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini pun meminta Kementerian tersebut juga menjelaskan kepada publik penyebab terjadinya gangguan tersebut.

“Saya sebagai mitra tentu amat prihatin dan kita ingin Kominfo bisa segera menyelesaikannya,” kata Meutya saat ditemui di gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (23/6/2024).

“Yang penting juga untuk menjelaskan sesungguhnya apa yang terjadi, dan apakah ini malfungsi dari pusat data nasional? Atau memang ada serangan gitu? Tapi kita biarkan Kominfo untuk fokus menyelesaikan masalah,” ucapnya.

Kendati demikian, Meutya enggan terlalu mengkritik Kominfo terhadap persoalan yang terjadi pada PDN. Ia hanya menekankan bahwa permasalahan ini bisa segera diselesaikan oleh Kemenkominfo.

Baca juga: Dugaan 204 Juta Data Pemilih KPU Bocor, Menkominfo Arie Budi Setiadi: Itu hanya Data Biasa

“Saya tidak mau juga terlalu keras mengkritik dan tidak perlu dijawab langsung, karena yang paling utama harus langsung dilakukan Kominfo saat ini adalah mencari tahu penyebab sehingga tahu bagaimana untuk bisa menanggulangi ini segera,” kata Meutya.

“Ini menjadi penting karena ini berkaitan dengan nama baik Indonesia. Kita tahu para wisatawan mancanegara, wisatawan asing juga terdampak,” ucapnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong menegaskan, pihaknya masih menyelidiki serangan ransomware pada PDN.

"Masih ditelusuri BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ujar Usman kepada Kompas.com, Minggu. Apabila dalam penyelidikan ini ditemukan dugaan tindak pidana, pihaknya akan mendorong BSSN untuk berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk proses hukum. "Kominfo berkordinasi dengan BSSN dan Polri untuk menelusuri penyebab down-nya PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2," ujar Usman. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim