Budi Arie Didesak Mundur Imbas Data Nasional Diretas, Muncul Petisi di change.org, Reaksi Menkominfo

Roy Suryo mengatakan segala sengkarut masalah peretasan terhadap PDN adalah tanggung jawab Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sehingga, sambungnya, jika Budi Arie merasa tidak mampu mengemban tanggung jawab, maka harus mundur.

Apabila mundur, Roy Suryo menganggap Budi Arie tidak membebani kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Siapa Hinsa Siburian, Kepala BSSN yang Disorot saat Pusat Data Nasional Diretas? Profil dan Hartanya

"Kalau memang tidak mampu dan pemerintah sudah menyerah terhadap peretasan ini, ya mundur. Orang yang paling bertanggung jawab di sini, ya Menteri Komunikasi dan Informatika, Saudara Budi Arie."

"Anda kalau memang tidak mampu, ya mundur. Serahkan tanggung jawab itu ke Presiden sehingga Anda tidak membebani karena tidak proper dan tak sanggup menjalani ini," katanya dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com, Kamis (27/6/2024).

Lebih lanjut, Roy Suryo juga mengkritisi sikap pemerintah yang menurutnya terlalu menyepelekan peristiwa peretasan PDN ini.

Dia mengungkapkan, meski data yang masih ada back up sudah diamankan, tetapi dia mengatakan bahwa itu bukan lah jaminan.

Roy menduga data-data yang sudah diambil dari peretasan terhadap PDN sudah digunakan peretas atau hacker untuk kepentingan tertentu.

Bahkan, sambungnya, peretas bisa masuk ke jaringan dan memengaruhi PDN lainnya yang berada di beberapa lokasi.

"Peretas pasti sudah memanfaatkan lebih jauh. Dia pasti sudah mengenkripsi data, berarti sebelumnya dia bisa masuk ke jaringan di Pusat Data Nasional itu dan 282 layanan pemerintah yang tergabung di situ, pasti sebelum dienkripsi, pasti sudah dikopi semuanya," tuturnya.

Di sisi lain, Roy tetap mendukung upaya pemerintah yang tidak menyanggupi tuntutan pembayaran 8 juta dolar AS atau Rp 131 miliar yang diminta oleh peretas.

Pemerintah Pasrah Data Hilang

Sebelumnya, Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko menyebut pemerintah yaitu Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, beserta pihaknya pasrah dengan hilangnya data di PDN usai diretas lewat serangan ransomware.

Herlan mengatakan data-data itu tidak berhasil dikembalikan dan secara terbuka, pemerintah menyatakan gagal untuk memulihkannya.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta pada Rabu (26/6/2024).