Jadi Trending X Pusat Data Nasional, Pemerintah Pasrah Kehilangan Akses Data PDN Akibat Diretas

TRIBUNKALTIM.CO - Hari ini, Kamis (27/6/2024) trending x (dulu Twitter) #PusatDataNasional setelah Pemerintah menyatakan pasrah kehilangan akses data di Pusat Data Nasional (PDN) akibat peretasan.

Sikap pasrah Pemerintah atas kehilangan data PDN akibat peretasan ini menjadi perbincangan di media sosial, selain #PusatDataNasional, trending terkait lainnya adalah Ketua BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). 

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, Pemerintah tak bisa bersikap pasrah, harus do something untuk mencari jalan keluar. 

Menurutnya, sikap pasrah pemerintah justru tak mencerminkan tidak adanya solusi dalam sebuah permasalahan kebijakan.

Baca juga: Jokowi Disentil Imbas Pusat Data Nasional Diretas, Kemenkominfo Harusnya Dipimpin Orang Kompeten

Baca juga: Indonesia Kebobolan Lagi, Pusat Data Nasional Diserang, Menkominfo: Pelaku Minta Tebusan 8 Juta USD

Baca juga: Kominfo Bakal Bangun Pusat Data Nasional di IKN Nusantara, 4 Kali Lebih Besar Dibanding PDN Cikarang

"Sebagai pemerintah ya harus do something, masa pasrah.

Kalau pemerintahnya pasrah, lalu rakyatnya bagaimana?" ujar Agus, Kamis (27/6/2024).

"Terus apa manfaatnya pemerintah buat warga negara, seharusnya kan memberikan perlindungan kepada warga negara, ya lakukan sesuatu. Harus ada sesuatu mencari jalan keluar," sambung dia.

Agus mengatakan, peristiwa peretasan tersebut menunjukkan pemerintah tak pernah belajar dalam menjaga keamanan datanya di ruang siber.

Padahal, lanjut Agus, pemerintah sudah berulang kali diingatkan agar berhati-hati dalam menjaga keamanan data.

"Iya, kita kan sudah kasih tahu hati-hati, tapi kan kebijakannya enggak muncul-muncul, mudah diretas," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Pemerintah kurang peduli keamanan siber

Berkaca dari kasus peretasan PDN saat ini, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menilai pemerintah belum terlalu peduli dengan isu keamanan siber.

“Serangan siber yang beruntun dan bertubi-tubi sepertinya menunjukkan kurang pedulinya pemerintah terkait isu keamanan siber,” ujar Pratama, Rabu (26/6/2024).

Pemerintah, lanjut Pratama, baru sibuk menyoroti persoalan keamanan siber ketika terjadi peretasan.

Baca juga: Badan Siber Bangun Pusat Data di IKN Nusantara, Jaringan Tertutup dan Terenkripsi

Penanganan yang dilakukan pun pada akhirnya membutuhkan waktu yang panjang, karena sudah lambat diantisipasi.

“Akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber dan melakukan penanganan yang acapkali terlambat serta membutuhkan waktu yang lama,” kata Pratama seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Menurut Pratama, peretasan terhadap PDN memang tidak terlalu berdampak dalam hal kerugian finansial.

Namun, kasus ini mencoreng nama Indonesia di mata dunia, karena tak mampu mengantisipasi serangan siber yang terjadi.

“Reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia.

Bahkan sudah banyak yang mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negeri open source yang datanya boleh dilihat oleh siapa saja dengan banyaknya peretasan yang terjadi selama ini,” kata Pratama.

Diketahui, sistem Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih sejak mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024).

Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut.

Namun, sejumlah upaya yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari peretas.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki.

Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Baca juga: Jadikan IKN sebagai Smart City, Menkominfo Bangun Infrastruktur Jaringan 5G & Beyond dan Pusat Data

Pasrah kehilangan data pemerintahan

Di tengah upaya investigasi dan pemulihan data yang dilakukan sebelumnya, tim gabungan menemukan pesan berisi permintaan tebusan dari peretas.

Pemerintah diminta membayar senilai 8 juta dollar AS atau setara Rp 131 miliar, jika ingin data-data yang tersimpan di PDN dibuka oleh peretas.

Namun, pemerintah menolak negosiasi itu.

“Ya pemerintah kan enggak mau menebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Rabu sore.

Menurut Usman, keputusan ini diambil setelah memastikan data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam server PDN.

Selain itu, BSSN juga sudah mengisolasi dan memutus jaringan server PDN, sehingga peretas tidak dapat mengakses dan mengambil data tersebut

“Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” kata Usman seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Seiring dengan itu, Pemerintah sudah memutuskan untuk pasrah kehilangan data-data tersebut.

Sebab, tidak ada jaminan peretas akan memulihkan dan tak mengambil data, ketika dibayar serta diberi akses ke PDN untuk membuka enkripsi.

“Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi enggak bisa diapa-apain.

Enggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” kata Usman.

“Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga,” tegas Usman.

Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu dilaporkan mengunci data di 282 kementerian/lembaga.

Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar untuk membuka data.

"Kami mengutamakan pemulihan (data) kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44," kata Usman kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Usman menambahkan, pihaknya akan mengetumakan pemulihan layanan K/L yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Targetnya, setidaknya 18 layanan K/L dapat pulih per akhir Juni 2024.

“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih.

Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.

Baca juga: Data Pribadi Diretas Hacker, Komisi II DPR RI Minta Segera Dihentikan

Data sudah Dikunci

Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menyampaikan bahwa data yang sudah dikunci ransomware tidak bisa dipulihkan.

Sehingga, saat ini tim pemerintah berupaya memulihkan data dengan sumber daya yang tidak terenkripsi ransomware.

Herlan menambahkan, data yang diserang peretas tidak akan bocor ke luar.

Pasalnya, data-data yang terenkripsi ransomware masih berada daam server PDN dan akses dari luar sudah diputus.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki.

Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery.

Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” kata Herlan dikutip Kompas.com.

“Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat.

Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar."

Ratusan layanan publik belum pulih

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, serangan siber ke PDN berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan.

Upaya pemulihan layanan publik milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih terus dilakukan secara bertahap.

“Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Semuel.

Usman menambahkan, hingga Rabu (26/6/2024) sudah ada 5 layanan publik yang telah pulih.

Dia mencontohkan layanan keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selain itu layanan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga sudah kembali normal.

Usman melanjutkan layanan perizinan event di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), layanan Si Halal milik Kementerian Agama (Kemenag), dan ASN Digital Pemerintah Daerah Kediri juga sudah pulih.

“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” pungkas Usman.

Baca juga: Siapa Gubernur Lampung yang Profil/Biodata di Wikipedia Diretas? Cek Nama dan Sosok Arinal Djunaidi

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim