Pemkab Sempat Tawarkan Bantuan, Bupati Nunukan Laura Menyesal Utang RSUD tak Diselesaikan

Diketahui RSUD Nunukan menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan.

"Saya kecewa dan marah sekali. Kok bisa ada hutang yang menumpuk puluhan miliar sejak 2021 dan baru terungkap sekarang," kata Rahma Leppa kepada TribunKaltara.com, Sabtu (8/6/2024).

Bahkan Rahma Leppa mempertanyakan kinerja Dewan Pengawas RSUD Nunukan yang seakan membiarkan hutang menumpuk.

Dewan Pengawas RSUD Nunukan terdiri dari Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Bagian Keuangan Pemkab Nunukan, dan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan.

"Saya juga sesalkan dewan pengawas kok tidak tahu. Masa dewan pengawas tidak dilaporkan soal hutang itu. Bicara soal kesehatan itu menyangkut nyawa manusia. Bayangkan kalau pelayanan RSUD sampai berhenti total akibat hutang itu," ucapnya.

Rahma Leppa berharap kepada Pemkab Nunukan agar segera menyelesaikan persoalan hutang RSUD Nunukan.

"Soal hutang TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan bicarakan dulu di internal mereka. Berapa besaran yang akan dibayarkan. Tentu pembayarannya bertahap," ujarnya.

Rahma Leppa belum mau berkomentar banyak soal isu penyelewengan anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Nunukan yang menyebabkan hutang.

Menurut dia yang terpenting saat ini adalah solusi agar hutang RSUD Nunukan mulai dibayar. Sehingga pelayanan kesehatan kembali stabil.

"Soal kenapa bisa terjadi hutang puluhan miliar, kami menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat. Terpenting saat ini bagaimana hutang mulai dicicil karena ini masalah nyawa manusia. Tidak bisa tunggu besok," tambah Rahma Leppa.

Tagihan Vendor Menumpuk

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia menyampaikan bahwa sampai saat ini obat-obatan di RSUD habis.

Lantaran vendor obat-obatan tak mau melayani bila hutang RSUD Nunukan belum diselesaikan.

"Sampai sekarang kenapa obat-obatan kosong, karena vendor minta dibayar dulu. Kami juga cari vendor lain lagi tapi tidak ada yang mau. Mei ini pendapatan RSUD hanya Rp4,4 Miliar. Tagihan air PDAM 5 bulan sekira Rp520 Juta. Oksigen tiga bulan belum bayar. Perbulannya Rp210 Juta. Begitu juga tagihan listrik PLN," tutur Miskia.

Di tengah menumpuknya tagihan vendor, uang jasa pelayanan (Jaspel) dokter juga sudah tertunggak selama empat bulan di tahun 2024, sekira Rp8 Miliar.