Pemkab Sempat Tawarkan Bantuan, Bupati Nunukan Laura Menyesal Utang RSUD tak Diselesaikan

"Sesuai aturan, uang Jaspel itu yang harus kami utamakan. 40 persen dari klaim BPJS Kesehatan. Kalau tidak dibayarkan maka SDM (sumber daya manusia) bisa mogok kerja. Termasuk talangan dana Covid-19 kemarin yang belum terbayarkan," ungkapnya.

"Setiap bulan pendapatan RSUD menurun. Apa yang mau diklaim, obat tidak ada. Januari dan Februari 2024 sudah saya hitung sekira Rp1 Miliar yang tidak terbayarkan. Karena penghasilan kami untuk bayar tidak cukup," imbuhnya.

Kendati begitu Miskia menyebut bahwa hutang RSUD yang terjadi bukan murni kesalahan RSUD Nunukan.

Selama ini, banyak pasien terlantar di Nunukan yang diberikan layanan pengobatan secara gratis.

Tak hanya itu, Miskia juga beberkan banyak pasien BPJS Kesehatan kelas III yang meminta layanan kelas I dan II.

"Kita di daerah transit, banyak pasien terlantar yang diobati, tidak dipungut biaya," ujarnya.

Ada juga pasien kelas III kadang mereka tidak mau di kelas III. Minta kelas I dan II.

"Di situ kerugian kita banyak. Jadi tidak piur rugi itu akibat manajemen rumah sakit," pungkasnya.

(TribunKaltara.com/febrianus felis)