Pemkab Sempat Tawarkan Bantuan, Bupati Nunukan Laura Menyesal Utang RSUD tak Diselesaikan

Menurut Teguh, seharusnya manajemen keuangan RSUD Nunukan mulai stabil pasca penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang bersumber dari BLUD RSUD Nunukan tahun anggaran 2021 dan 2022.

Dia menyebut kerugian negara mencapai Rp3 miliar akibat penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang bersumber dari BLUD RSUD Nunukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022.

"Setelah kami lakukan penyelidikan baru ketahuan ada korupsi di sana (RSUD Nunukan). Kemudian mulai pergantian direktur, bendahara dan semuanya. Harusnya tiap bulan surplus RSUD Nunukan itu. Apalagi RSUD Nunukan rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan," kata Teguh Ananto kepada Tribun, Sabtu (8/6/2024).

Teguh menyampaikan bahwa setiap bulan RSUD Nunukan surplus sampai Rp500 Juta.

"Setelah kami Sidik memang kebocoran di sana. Begitu ditindak barulah terjadi pembenahan yang luar biasa. Sehingga saat ini RSUD Nunukan itu surplus hingga Rp500 juta per bulan. Kok bisa terlilit hutang," ucapnya.

Teguh mengaku adanya penyelidikan hingga penyidikan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 di RSUD Nunukan yang masih dilakukan sampai saat ini. Kejadian ini merupakan bentuk perhatian dari Kejari Nunukan.

"Itulah bentuk kecintaan Jaksa terhadap masyarakat supaya muta pelayanan kesehatan di RSUD Nunukan meningkat. Para nakes juga bisa sejahtera," ungkapnya.

Petugas Kebersihan Belum Digaji Tiga Bulan

Terpisah, DPRD Nunukan sesalkan hutang RSUD menumpuk hingga Rp42 Miliar atau tepatnya Rp42.287.779.060, sejak 2021.

Dari paparan RSUD Nunukan dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Nunukan belum lama ini, hutang Rp42 Miliar tersebut terdiri dari hutang obat, bangunan, alat kantor, bahan medis habis pakai (BMHP), bahan habis pakai (BHP) dan lainnya.

Baca juga: Pengangkatan Dokter Spesialis RSUD Talisayan di Berau Kaltim Terkendala Status dan Aturan

Hutang pada 2021 sebesar Rp3,5 Miliar. Hutang 2022, sebesar Rp8 Miliar dan hutang 2023 sebesar Rp30,7 Miliar.

Dari total hutang tersebut, RSUD Nunukan sudah membayar tagihan sebesar Rp17.317.596.362. Sehingga masih tersisa Rp24.970.182.698.

Hutang puluhan miliar tersebut yang tertumpuk bertahun-tahun akhirnya terkuak pasca petugas kebersihan (cleaning service) RSUD Nunukan melakukan mogok kerja selama dua hari, Sabtu (1/6/2024).

Hal itu lantaran upah mereka belum dibayar selama tiga bulan.

Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa mengaku kecewa terhadap manajemen RSUD yang dinilainya bobrok.