Berita Nasional Terkini
Harun Masiku Butuh Banyak Uang di Pelarian, KPK Diminta Usut Pendonornya, Isu Hasto Dicopot Mencuat
Harun Masiku butuh banyak uang di pelarian, KPK diminta usut pendonornya, isu Hasto Kristiyanto dicopot mencuat
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK masih memburu buronan Harun Masiku.
Terbaru, KPK akan mengusut pihak yang mendanai pelarian eks caleg PDIP ini.
Sebelumnya, KPK memeriksa Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.
Dari pemeriksaan tersebut, KPK menyita ponsel dan buku catatan milik Hasto.
Baca juga: KPK Siapkan Pasal Khusus Jerat Hasto di Kasus Harun Masiku, Ponsel dan Catatan Sekjend PDIP Disita
Isu adanya pihak yang mendanai pelarian Harun Masiku diembuskan oleh mantan Penyidik KPK Praswad Nugraha.
"Akan didalami oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).
Sebelumnya Praswad menduga Harun Masiku didanai oleh pihak tertentu dalam pelariannya.
Karena menurut Praswad, seorang buronan butuh uang dalam jumlah besar untuk berpindah-pindah tempat.
Selain itu, ia meyakini Harun Masiku tidak mungkin mengakses sistem keuangan perbankan secara mandiri.
"Buronan Harun Masiku butuh uang tunai yang banyak karena selalu berpindah-pindah dan tidak bisa mengakses sistem keuangan perbankan karena akan langsung ketahuan jika yang bersangkutan mengambil ATM dan lain-lain," kata Praswad, Kamis (27/6/2024).
"Sehingga pasti butuh ada pihak yang backup atau support kebutuhan keuangan Harun Masiku," imbuh Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute ini.
Kata eks pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini, Harun dipastikan tidak bekerja karena sedang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Maka itu, Harun butuh uang dalam pelariannya.
"Harun Masiku tidak bisa bekerja, karena statusnya sedang buron, sehingga pasti tidak ada pemasukan.
Tanpa dukungan dari pihak tertentu, tidak mungkin dia bisa membiayai pelariannya selama 4,5 tahun terakhir ini," kata Praswad.
Baca juga: PKS Bocorkan Upaya Jokowi Agar Kaesang ke Pilkada Jakarta, Ketum PSI Minta Jangan Bawa Nama Presiden
Hasto Dicopot dari Sekjen PDIP Karena Kasus Harun Masiku?
Polemik Data LPG 3 Kg, Purbaya Klarifikasi, Bahlil Minta Penyesuaian Hitungan Subsidi |
![]() |
---|
Rekam Jejak Hacker Bjorka Sebelum Akhirnya Ditangkap, Meretas Jutaan Data hingga Dokumen Jokowi |
![]() |
---|
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Tangkap Importir Ilegal, Jangan Hanya Barangnya |
![]() |
---|
Syarat Umur Masuk Bintara dan Tamtama TNI AD Tak Lagi Maksimal 22 Tahun, Tinggi Badan Minimal 158 Cm |
![]() |
---|
Sah Jadi Ketum PPP, Mardiono Sebut Pihaknya Sudah Komunikasi dengan Agus Suparmanto dan Romahurmuziy |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.