Perwali Izin Usaha Miras di Samarinda Bakal Selesai Segera

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memutuskan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai langkah mengatasi kekosongan Peraturan Daerah (Perda) terkait peredaran minuman keras atau miras di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikeluarkannya Perwali tersebut disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebelumnya yang merupakan dasar pembentukan dari Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol di Kota Samarinda sudah dicabut dan tidak berlaku.

Baca juga: 2 Lokasi yang Boleh Menjual Miras di Samarinda, Andi Harun Sebut Ada Tempat yang Tidak Berizin

Maka Perda Nomor 6 tahun 2013 tersebut dianggap tidak relevan, sehingga pemerintah menggencarkan pembentukan Perda baru.

Namun hingga saat ini, penggodokan Perwali tersebut belum juga rampung. Pembahasan ini pun akhirnya kembali dilakukan baru-baru ini, Selasa (25/6/2024) di Samarinda, Kalimantan Timur.

Plt Assisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi terkait Perizinan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol pada THM tersebut, saat ini sudah masuk dalam bentuk draft.

Rencananya, akan dibuat sistem zonasi yang dipusatkan ke kawasan Pelabuhan.

“Itu difokuskan ke sana, kemudian ada beberapa yang sedang kita kaji,” ujarnya pada TribunKaltim.co.

Pemkot Samarinda juga memastikan bahwa penjualan miras tak akan dilakukan di dekat pemukiman, terutama di kawasan sekolah.

Baca juga: Pemkot Samarinda Optimistis Perwali Perizinan Usaha Miras Rampung Bulan Juli

"Yang jelas tidak berjualan di dekat pemukiman, tidak dekat dengan sekolah, saat ini kita sedang perdalam," tegas Marnabas.

Di samping itu, Marnabas mengakui bahwa pembahasan ini terbilang memakan waktu yang cukup lama.

Namun dijelaskannya, hal ini disebabkan karena pihaknya masih terus menerima masukan dari berbagai OPD terkait untuk harmonisasi.

Seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bagian hukum, dan bagian ekonomi.

“Agar tidak ada yang terlewat jika nantinya perwali sudah bisa jadi final,” bebernya.

Meski demikian, Marnabas optimis bahwa penyelesaian final Perwali tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat.

Baca juga: Sebagai Evaluasi, Pemkot Akan Revisi Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pro Bebaya

“Pertengahan Juli Insya Allah sudah bisa itu,” tutupnya.