Akhir Juli 2024, 14 Rumah Menteri di IKN Kaltim Siap Dihuni, Prioritas Menteri yang Pertama Pindah

TRIBUNKALTIM.CO - Dari 36 unit rumah Menteri yang akan dibangun di IKN Nusantara, 14 di antaranya bakal siap dihuni akhir Juli 2024.

Sebanyak 14 unit rumah menteri di IKN Kaltim tersebut telah selesai pembangunan konstruksinya dan sudah dipasangi interior.

Lalu siapa saja prioritas Menteri yang akan pindah pertama ke IKN Kaltim atau Ibu Kota Nusantara ini?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut pembangunan 36 unit rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan tuntas konstruksinya pada Juli 2024.

Baca juga: 2 Pilihan Bagi Warga Terdampak Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Pemerintah Relokasi 91 Rumah

Baca juga: ASN Siap-Siap Pindah ke IKN Nusantara, Jokowi Pimpin Langsung Rapat Pemindahan ke Kalimantan Timur

Baca juga: Luhut Jawab Ketakutan Investor Soal Potensi IKN Nusantara Hanya Dihuni Sedikit Populasi Masyarakat

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga mengatakan, 14 unit rumah tapak jabatan menteri akan siap huni pada akhir Juli mendatang.

Artinya, 14 unit rumah itu telah selesai pembangunan konstruksinya dan sudah dipasangi interior.

"(Progres konstruksinya) sudah 90 persen lebih.

Rencana sementara ada 14 unit yang akhir Juli siap ditempati," ujarnya, Jumat (28/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Berdasarkan catatan Kompas.com, progres pembangunan rumah dinas menteri di IKN sudah mencapai 91,3 persen per awal Juni 2024.

Pada saat itu, sudah ada dua unit rumah tapak jabatan menteri yang siap huni sedangkan dua unit lainnya sudah selesai dibangun dan sedang dipasangi interior.

Baca juga: Tol IKN Seksi 1B Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan Samarinda Dilelang, Nilainya Rp 3,8 Triliun

Danis mengungkapkan, untuk persiapan air bersih di IKN, pihaknya akan melakukan uji commissioning distribusi air bersih pada awal Juli 2024.

"Air bersih rencana minggu depan akan mulai commisioningnya," kata Danis.

Siapa Menteri yang Bakal Pindah Pertama ke IKN Kaltim?

Dari informasi dihimpun, pemerintah akan memulai proses pemindahan kementerian/lembaga (KL) yang masuk ke dalam daftar prioritas pertama ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 mendatang.

Disebutkan, dalam daftar prioritas tersebut ada Kementerian Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Basuki juga sempat menyatakan, bahwa dirinya akan menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN.

"Insya Allah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN, walaupun mungkin cuma berapa bulan," ujar Menteri Basuki dalam acara Main Event Sewindu Proyek Nasional, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk tahap pertama, ada 38 kementerian/lembaga yang pindah lebih dulu.

"Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga.

Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga."

Baca juga: Beda Jumlah Anggaran IKN Nusantara dan Program Makan Siang Gratis di APBN Era Prabowo-Gibran

"Enggak kayak dulu konsepnya, (kalau dulu) sepuluh kementerian/lembaga dulu," kata Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

Sementara itu, untuk pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara direncanakan berlangsung pada September 2024.

Pemindahan tersebut diundur, dari Juli ke September, karena akan ada upacara 17 Agustus di IKN.

Sehingga, pemindahan ASN secara resmi akan dilakukan setelah upacara 17 Agustus digelar di IKN.

"Kami mendapatkan arahan dari Istana bahwa pemindahan bertahap ASN akan mulai setelah Agustus.

Insya Allah September," kata Azwar Anas, Rabu.

Adapun, pemerintah akan memindahkan 11.916 pegawai ASN ke IKN pada tahap awal.

Kemudian pada tahap kedua, jumlah ASN yang akan dipindahkan sebanyak 6.000 pegawai.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, Pemerintah akan memindahkan sebanyak 14.000 ASN.

Baca juga: Resmi! Daftar Nama Paskibraka Nasional 2024 BPIP untuk HUT RI di IKN di Kaltim, Siapa Pembawa Baki?

Diberitakan sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Hujurat menyampaikan, pembangunan rumah tapak jabatan menteri didesain agar dapat merespons kondisi topografi berkontur.

"Pembangunan rumah tapak jabatan menteri terdiri dari dua tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope," jelasnya dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Untuk tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di punggungan bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan.

Lalu untuk tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.

"Selain didesain untuk mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, rumah tapak jabatan menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan bencana," tandas Hujurat.

Sebanyak 36 unit rumah tapak jabatan menteri dibangun di kawasan Persil 104 dengan lahan seluas 10,6 hektar, dan Persil 105 dengan lahan seluas 9,1 hektar.

Rinciannya, sebanyak 24 unit rumah di Persil 104, dan sisanya 12 unit rumah di Persil 105.

Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), mebel, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta sistem Smart Design Building dengan akses 100 persen terhadap internet.

Teknologi smart home menjadi salah satu fitur paling menonjol yang ada di Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), fitur-fitur di dalamnya seperti menghidupkan lampu, menutup dan membuka gorden, menyalakan televisi, mengatur suhu udara, bahkan sampai mengunci dan membuka pintu.

Baca juga: Sampah di Kawasan IKN Bakal Diolah di TPST Berkapasitas 70 Ton per Hari, 17 Agustus Sudah Siap

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim