MenPAN-RB Pastikan Jumlah Kementerian Disesuaikan dengan Kebutuhan Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), memastikan jumlah kementerian akan menyesuaikan kebutuhan di kabinet Prabowo-Gibran.

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengaku sempat membahas mengenai revisi Undang-Undang (UU) No. 39/2008 tentang Kementerian Negara saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Anas mengatakan, pada prinsipnya pembentukan kementerian akan diselaraskan dengan strategi pencapaian visi dan misi serta kebutuhan presiden di masa mendatang jika disetujui, termasuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Terkait inisiatif UU Kementerian Negara, tadi dibahas bahwa khusus untuk pasal 15 kita tidak akan membahas secara rigid, kecuali memberi ruang kepada bapak presiden election yang akan datang untuk terkait jumlah kabinet disesuaikan dengan efisiensi menjalankan pemerintahan," kata Anas di Istana.

Baca juga: PKS Belum Pilih jadi Oposisi atau Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Tunggu Keputusan Presiden Terpilih

Baca juga: Prediksi Menteri-Wamen di Kabinet Prabowo-Gibran dan Jadwal Pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029

Anas menuturkan, Kementerian PAN-RB belum dapat menyampaikan pernyataan lebih lanjut karena proses revisi UU Kementerian Negara sedang berjalan.

Tetapi menurutnya, secara prinsip ada dua hal yang ditekankan. Pertama, pembentukan kementerian merupakan prerogratif Presiden.

Kedua, pembentukan kementerian akan berbasis pada efektivitas pemerintahan, termasuk terkait optimalisasi tugas-fungsi yang ada di masing-masing kementerian untuk digerakkan dalam rangka mencapai target kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional.

"Terkait dengan Pasal 15 itu bahwa kita tidak akan lebih rigid lagi soal jumlah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan presiden dan skala prioritas berdasarkan strategi. Dan tentu harapannya agar penyelenggara daerah tetap efisien dan efektif," ucap dia.

Baca juga: Sinyal Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran? Kongres III Nasdem Undang Jokowi dan Presiden Terpilih

Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, saat ini pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan dan proses bisnis yang efektif melalui koordinasi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga.

Pemerintah, kata dia, fokus pada tata kelola agar berjalan baik dan berdampak ke rakyat.

"Intinya berdampak, bisa dirasakan rakyat, seperti berulangkali disampaikan Presiden Jokowi. Contohnya beberapa hari lalu pemerintah meluncurkan digitalisasi perizinan event sebagai hasil pemangkasan proses bisnis dan kolaborasi lintas kementerian,” sebutnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rencana revisi UU tersebut menjadi rancangan UU inisiatif DPR.

Baca juga: Kode Eks Ketua TPN Ganjar-Mahfud Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Arsjad Rasjid Pakai Jaket Angka 8

Kementerian di Era Jokowi Sudah Ideal

Jajak Pendapat menunjukkan adanya keterbelahan sikap publik, terhadap isu penambahan jumlah kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada periode 20-22 Mei 2024, sebanyak 71,5 persen warga yang menjadi responden berpendapat jumlah kementerian saat ini sudah ideal.

Adapun kementerian pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah 34.

Baca juga: Kode Eks Ketua TPN Ganjar-Mahfud Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Arsjad Rasjid Pakai Jaket Angka 8

Jumlah ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Kementerian Negara.

Dalam jajak pendapat yang sama, sebanyak 42,3 persen responden lebih setuju jumlah kementerian tak ditambah.

Sebanyak 20,4 persen responden bahkan menyatakan jumlah kementerian sebaiknya dikurangi.

Namun, terdapat 34 persen responden yang menyatakan setuju jika jumlah kementerian ditambah.

Baca juga: Prediksi Parpol dengan Menteri Terbanyak di Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Jatah 5

Sedangkan 3,3 persen menjawab tak tahu apakah kementerian lebih baik ditambah, tetap atau justru dikurangi.

Adapun jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 516 responden dari 38 provinsi.

Sampelnya ditentukan secara acak dari responden panel sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi.

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen.

Baca juga: Sinyal Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran? Kongres III Nasdem Undang Jokowi dan Presiden Terpilih

Diberitakan sebelumnya, wacana bertambahnya jumlah kementerian negara dikabarkan akan terjadi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo disebut akan menambah jumlah kementerian menjadi lebih banyak dari saat yang ada saat ini.

Dari situ, wacana revisi UU Kementerian Negara pun dimunculkan.

Adapun revisi UU Kementerian Negara saat ini telah masuk dalam Prolegnas jangka menengah.

Baca juga: Menteri Perumahan Bakal Mewarnai Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Mengurangi Beban Kerja PUPR

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Indonesia memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Dalam konteks tersebut, dirinya mengakui butuh peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," sambungnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo"