PKS Masih 50:50 untuk Putuskan Gabung Kabinet Prabowo-Gibran atau Jadi Oposisi

TRIBUNKALTIM.CO - PKS masih 50:50 untuk putuskan gabung kabinet Prabowo-Gibran atau jadi oposisi.

Sikap PKS masih belum final untuk menentukan arah koalisi atau oposisi di 2024-2029.

Pasalnya, PKS masih menunggu keputusan akhir Prabowo sebagai presiden terpilih.

PKS belum memastikan apakah akan menjadi pihak oposisi atau merapat ke kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga: Eks Ketua TPN Ganjar-Mahfud Nantikan Sosok Menkeu di Kabinet Prabowo, Terbiasa Kinerja Sri Mulyani

Diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, PKS akan terlebih dahulu melihat keputusan akhir dari Prabowo selaku presiden terpilih.

“Ya bisa iya (di luar pemerintahan) bisa tidak juga, karena itu juga masih sangat tergantung dengan lagi-lagi bagaimana kehendak daripada Pak Prabowo,” ujar Hidayat dalam program Gaspol di Youtube Kompas.com, dikutip pada Minggu (30/6/2024).

Menurut Hidayat, Prabowo memiliki hak untuk menentukan, apakah akan melibatkan PKS dalam pemerintahan atau tidak.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa PKS selalu siap berada di posisi manapun, baik sebagai oposisi atau ikut ke dalam pemerintahan.

"Kan beliau yang menjadi presiden terpilih dan beliau yang akan menentukan apakah beliau nanti akan mengajak PKS atau tidak? Ya, monggo saja,” kata Hidayat.

“Kami tentu menghormati hak prerogatif beliau, tapi PKS sudah mempunyai pengalaman baik itu di dalam maupun di luar pemerintahan,” sambung dia.

Hidayat menambahkan, dalam konteks Pilkada Jakarta, PKS juga memutuskan untuk tidak menawarkan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar ikut mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman.

Ia menghormati KIM yang ingin mengajukan bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) sendiri. 

Bagi Hidayat, parpol anggota KIM selama ini juga tak pernah mengatakan bersedia mengusung Anies.

Sikap itu juga menjadi salah satu pertimbangan PKS tak mencoba melakukan pendekatan politik.

“Ya sudah lah, itu adalah bagian dari hak politik mereka, hak demokrasi mereka, kita menghormati.