Bawaslu Kukar Terima 3 Aduan Pelanggaran Tahapan Verfak Dukungan Perseorangan Pilkada 2024

Jika pelakunya adalah perorangan, maka ancaman pidanannya ada pada Pasal 185 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Pelakunya bisa dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp36 juta.

Pasal 185 A ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, juga mengancam pelaku pemalsuan daftar dukungan terhadap calon perseorangan dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Dengan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

“Dalam tahapan Verfak ini, pelanggaran pidana pemilu juga dapat dilakukan oleh penyelenggara pemuli di berbagai tingkatan. Baik itu PPS, PPK, dan termasuk KPU,” tandasnya.

(*)