Ketua PPDB Balikpapan 2024 Akui 'Paksa' Calon Siswa Pilih Semua Sekolah di Jalur Zonasi

Sementara kini, satu rombel cukup diisi 32-26 siswa untuk SMP dan 28 siswa per rombel SD. Adapun total lulusan SD sebanyak 11.200 siswa. Dengan daya tampung SMP negeri sebanyak 7.100 siswa. "Kalau saya buat hitungan persen, jumlah itu sudah hampir ideal," ucap Ganung.

Baca juga: Tata Cara Pendaftaran PPDB Balikpapan 2024 Jalur Zonasi dan Afirmasi untuk Jenjang SD

Ia bercerita, bahwa pernah terlintas sebuah rancangan agar daya tampung SMP negeri bisa mencapai sekitar 75 persen. Kemudian 25 persen bisa masuk tertampung ke sekolah swasta. Namun seiring berjalannya waktu, masih ada sekolah swasta yang belum menangkap peluang tersebut.

Pada pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 di Balikpapan, Ganung menyampaikan berlamgsung secara online dan terpantau lancar.

Hingga saat ini, belum ada kendala krusial dalam PPDB Tahun Ajaran 2024/2025. Berkaca pada tahun sebelumnya, pihaknya sudah melakukan perbaikan dan menjadi antisipasi dalam penyelenggaran tahun ini.

Misalnya calon peserta didik kini harus memilih seluruh sekolah yang berada dalam zonasi tersebut. Ketika mereka kalah bersaing di sekolah pilihan pertama, maka secara otomatis akan pindah pada opsi pilihan sekolah selanjutnya. Sehingga memudahkan orangtua dan tidak perlu lagi melakukan cabut berkas.

Ganung menyebut, kebijakan ini juga memastikan agar daya tampung sekolah benar-benar terserap dari empat jalur tersebut. Menurutnya pada PPDB tahun ini, orangtua/wali sudah aktif mencari informasi melalui berbagai media. Terbukti dari kelengkapan persyaratan masih aman dan belum ada yang kurang. (ars)

Baca juga: Pendaftaran Jalur Zonasi dan Afirmasi PPDB Balikpapan 2024 Jenjang SD Telah Dibuka, Cek Ketentuannya

Calo Masih 'Bergerilya'
PENDAFTARAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seolah menjadi momok menakutkan bagi orang tua/wali di setiap tahunnya. Dalam hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Kota Balikpapan Hery Sunaryo turut menyoroti apa saja yang menjadi masalah krusial yang menghantui pelaksanaan PPDB di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mau pun Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memahami esensi kebijakan empat jalur dalam PPDB. Meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Ia mengatakan, mestinya, dilakukan pemetaan wilayah zonasi. Dengan membagi sekolah dalam satu kecamatan secara baik. Dalam artian, tidak hanya berdasarkan jarak yang hanya 1 atau 2 kilometer.

Baca juga: Pengumuman Hasil Akhir PPDB Balikpapan 2024 Jenjang SMA/SMK Sudah Keluar, Cek Linknya Disini

"Jalur zonasi jaraknya hanya 1 kilo dari gerbang sekolah. Harusnya dilakukan pemetaan wilayah zonasi sebelum penerapan," ujar Hery, dalam agenda Talkshow Tribun Kaltim bertajuk Titik Temu PPDB Bikin Deg-degan, Selasa (2/7).

Selain itu, ia mengklaim adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau calo yang masih memanfaatkan dengan meraup cuan melalui jalur zonasi.

"Bayangkan kalau masuk SMP ada yang bayar 10-15 juta, kemudian SMA ada yang bayar 25juta. Saya meyakini dengan penerapan sistem yang transparan ini, kejadian itu masih terjadi," tandasnya.

Problematik tahunan yang juga menjadi sorotan Hery, ialah adanya daya tampung sekolah yang tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan siswi/siswa di Balikpapan. Seperti diketahui, hingga kini, ketersediaaan SMP Negeri yang ada di Balikpapan hanya sekitar 26 bangunan. Sementara SD Negeri tersedia hingga 137 bangunan.

Jumlah kelulusan SD di Balikpapan ada sekitar 14-15.000 siswa. Kemudian untuk SMP berkisar sekitar 8- 9.000 siswa. Hal ini menunjukkan jumlah bangunan SD dan SMP di Balikpapan yang tidak berbanding lurus. (ars)

Baca juga: Rekomendasi SD Swasta Islam Terbaik di Balikpapan, Menyambut PPDB Balikpapan 2024 Juli Hari Ini

Pemkot Masuk ke Sekolah Swasta
PEMKOT Balikpapan diminta untuk hadir berkolaborasi dengan sekolah swasta. Agar sekolah swasta dan sekolah negeri yang ada di Balikpapan lebih terintegrasi.