Hanya Untungkan Kalimantan, Ekonom Sarankan Prabowo Subianto Bangun IKN Nusantara Sekadarnya Saja

Sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik.

"Supaya tidak mengulangi kesalahan dari bagaimana pembangunan-pembangunan yang sifatnya hanya sekadar mengejar target, desain kelembagaan harus bagus."

"Pastikan bahwa nanti yang mengeksekusikan kebijakan ini adalah para pelaku ekonomi lokal," tutur Eko.

Baca juga: Cerita Executive Chef Blue Sky Hotel Balikpapan Hidangkan Konsumsi untuk Presiden di IKN Nusantara

Baca juga: Peluang Lolos Besar! Cek Jumlah Formasi CPNS 2024 Pemprov Kaltim dan IKN, Info Link Download PDF

Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya.

Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri.

Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol.

"Jangan susunya impor atau produk-produk pangannya banyak yang dari impor.

Nanti current account kita akan jebol. Jadi anda mendorong makan siang (gratis).

Tetapi anda melemahkan nilai tukar. Itu juga bukan pilihan," pungkas Eko.

Masuk APBN 2025

Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo bilang ini program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting.

Baca juga: Sandiaga Uno Melihat Berau Berpotensi jadi Penyangga Pariwisata Bagi IKN Nusantara

Baca juga: Mengenal Universitas Gunadarma, Perguruan Tinggi Pertama yang Dibangun di IKN Kaltim

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).