Berita Kaltim Terkini
Kepala OJK Kaltimtara Berganti, Pj Gubernur Akmal Malik Minta Fokus Inovasi Hilirisasi UMKM
Pengukuhan Kepala OJK baru ini dilakukan langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik pada Jumat.
Penulis: Rita Lavenia | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara (Kaltimtara) kini resmi dijabat Parjiman, menggantikan Made Yoga Sudharma.
Pengukuhan Kepala OJK baru ini dilakukan langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik pada Jumat (5/7/2024) di Samarinda, Kalimantan Timur.
Ia berharap, selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, OJK Kaltimtara juga harus menghadirkan inovasi-inovasi baru terutana hilirisasi di sekotor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Tapi siapapun pejabatnya, menurut kami OJK sudah hadir mendampingi Pemprov Kaltim untuk mendorong keuangan sebagai instrumen pembangunan ekonomi kita," jelasnya.
Baca juga: Hampir 10 Ribu Entitas Keuangan Ilegal Diberantas, OJK Kaltim Kaltara Apresiasi Undang-undang P2SK
Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, Akmal Malik juga berterima kasih kepada pejabat OJK sebelumnya, Made Yuda Sudharma atas kontribusinya dalam mengembangkan sektor jasa keuangan di Kaltim.
"Karena inspirasi dari OJK ikut mendorong Bank Kaltimtara menjadi lebih baik ke depan. Harapan kita kebijakan fasilitas keuangan kita lebih fokus pada hilirisasi," ucapanya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara (Kaltimtara) kini resmi dijabat Parjiman, menggantikan Made Yoga Sudharma
Sementara itu, Parjiman berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim-Kaltara.
Menurutnya, kunci utama pertumbuhan ekonomi adalah koordinasi.
"OJK tidak bisa kerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai stakeholder di Kaltim-Kaltara untuk pengembangan ekonomi, terutama UMKM," buka Parjiman.
Baca juga: Mulai Muncul Orang Kaya Baru di IKN Nusantara, OJK Kaltim Tingkatkan Literasi Keuangan
Parjiman membeberkan sedikit programnya ke depan. Salah satunya fokus pada pengembangan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan konsumen.
Menurut Parjiman, tingkat literasi masyarakat pada 2022 sebesar 49 persen. Namun, inklusi-nya sudah 85 persen.
Hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat. Dia (masyarakat) sudah memanfaatkan produk dan jasa, tapi belum paham betul tentang jasa tersebut sehingga mengakibatkan risiko ke depannya.
"Maka diperlukan edukasi lebih lagi," singkat Parjiman.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.