Luhut Tak Tinggal Diam Family Office Disebut Tempat Cuci Uang, Menko Marves: Jadi Alien Saja Kamu!

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tak tinggal diam rencananya mendorong Family Office di Indonesia disorot.

Sebelumnya, Ekonom berpendapat Family Office bisa dimanfaatkan sebagai tempat pencucian uang.

Mendengar pendapat tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan tak tinggal diam.

Luhut meminta semua pihak untuk tidak berprasangka buruk terkait penerapan Family Office di Indonesia.

Baca juga: Kejutan! 2 Survei Terbaru Pilkada Jabar 2024, Elektabilitas Komeng Melejit Susul RK dan Dedi Mulyadi

Pernyataan itu disampaikan Luhut saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kekhawatiran sejumlah ekonom soal Family Office akan dijadikan tempat pencucian uang.

"Seperti yang saya bilang kalau tadi di Dubai, Singapura, kenapa kita tidak bisa.

Kita jangan jadi alien dan berpikir-pikir tadi yah terus takut itu berpikir.

Jadi alien saja kamu," kata dia usai menghadiri acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di The Meru Sanur, Bali, pada Jumat (5/7/2024).

Ia mengatakan, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mematangkan penerapan Family Office di Indonesia.

Dalam waktu dekat, tim khusus tersebut akan mengunjungi Singapura, Hongkong, dan Dubai, untuk belajar cara pengelolaan dana orang superkaya di negara-negara tersebut.

"Iya sekarang lagi kerja nanti kami akan berkunjung ke Dubai, Singapura dan Hongkong.

Dan untuk melihat bagaimana mereka mengelola kita kan harus benchmark dengan negara-negara yang lebih maju dari kita," kata dia.

Luhut menjelaskan, proyek Family Office ini nantinya akan melibatkan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Keterlibatan aparat penegak hukum tersebut agar Family Office ini tidak disalahgunakan untuk tempat pencucian uang.

"Iya kita mau tanya nanti bagaimana itu di Dubai bagaimana itu di Singapura bagaimana di Hongkong.

Kita jangan terus buruk sangka, kita coba, semua kita lihat," kata dia.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan Hasyim Asyari, Janjikan Rp 30 Juta per Bulan pada CAT dan Bayar Denda Rp 4 M

Pendapat Ekonom

Sejumlah ekonom mewanti-wanti rencana Presiden Jokowi berencana untuk membentuk layanan Family Office.

Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain atau individu-individu super kaya untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan secara mendalam membentuk Family Office dan menjadi negara surga pajak.

Bhima mengatakan, pemerintah harus memastikan Family Office tidak disalahgunakan untuk tempat pencucian uang.

"Membuka peluang masuknya Family Offices dan jadikan surga pajak perlu dipertimbangkan secara mendalam.

Apakah Indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang misalnya?" kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2024).

Secara terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah menargetkan mampu menarik 500 miliar dollar AS atau setara Rp 8.178 triliun (asumsi kurs Rp 16.357 per dolar AS) dana kelolaan jika Family Office resmi dibentuk di Indonesia.

Baca juga: Balikpapan Siap Crowded Jelang HUT RI di IKN, Jadi Tempat Dubes dan Tamu Menginap, 2 Hotel Penuh

Adapun dana tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan Family Office di seluruh dunia.

"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan.

Ini kan peluang nanti akan dikaji lintas sektor dan ini merupakan peluang tambahan," kata Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Menteri Jokowi Tak Satu Suara

Suharso Monoarfa menyoroti wacana Family Office yang jadi perhatian publik terkait urgensi pembentukannya.

Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut ia bukan tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. 

Namun, Suharso Monoarfa menyoroti konsekuensi yang harus dilakukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dengan pembentukan Family Office tersebut. 

Untuk diketahui, Family Office tersebut didirikan untuk memfasilitasi orang-orang super kaya yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tanpa dikenakan pajak.

Suharso menilai, Menteri Keuangan diminta untuk mengerek penerimaan sebanyak-banyaknya.

Namun disisi lain Menteri Keuangan juga harus memberikan banyak insentif pajak.

Baca juga: Hanya Untungkan Kalimantan, Ekonom Sarankan Prabowo Subianto Bangun IKN Nusantara Sekadarnya Saja

Karena dengan memberikan insentif pajak, maka secara otomatis potensi penerimaan akan berkurang. 

“Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio nya naik.

Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal,” tutur Suharso, Kamis (4/72024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Meski begitu, ia menekankan, bukan berarti dirinya tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia.

Suharso juga membenarkan memang insentif fiskal bisa menarik banyak investor, yang kemudian memberikan efek ganda pada perekonomian.

Mulai dari bertambahnya lapangan kerja, menerima manfaat hingga memberikan dorongan bagi produk domestik bruto (PDB).

Akan tetapi, insentif fiskal tersebut dinilai bisa menghambat penerimaan negara.

Sehingga, Suharso menyarankan agar pemerintah bisa menggelontorkan insentif dalam bentuk lain seperti memberikan fasilitas infrastruktur jalan, listrik, dan air, ketika investor akan membangun pabrik di Indonesia.

Baca juga: Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran Masih Tarik Menarik dengan Kepentingan Pilkada, AHY Angkat Bicara

“Saya pernah sampaikan kepada ibu Menteri Keuangan. 

Kita sekarang harus berhemat-hematlah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal,” tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diwanti-wanti Ekonom Soal "Family Office" Jadi Tempat Pencucian Uang, Luhut: Kita Jangan Jadi Alien"

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim