Ibu Kota Negara
Pengamat Soal Kelanjutan Pembangunan IKN di Kaltim, Tidak Banyak Uang yang Bisa Diinvestasikan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), kini dibayang-bayangi kegagalan.
Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025
“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.
Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.
Baca juga: IKN Kaltim Diprediksi Bakal Hidup Segan Mati tak Mau, Ada Warisan Utang Jatuh Tempo sebesar Rp 800 T
Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.
Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.
“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.
Lebih Fokus Pada Program Makan Bergizi Gratis
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan, tidak lebih.
"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja. Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN.
Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.
Baca juga: IKN Kaltim Diprediksi Bakal Hidup Segan Mati tak Mau, Ada Warisan Utang Jatuh Tempo sebesar Rp 800 T
"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko.
Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.