Prabowo-Gibran Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen pada 2025, Turunkan Tingkat Pengangguran

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintahan Prabowo-Gibran harus kejar target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada 2025.

Salah satu sasarannya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI menyepakati target-target sasaran untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2025.

Baca juga: Usul Ada Fit and Proper Test untuk Kabinet Prabowo-Gibran, Effendi Simbolon Sindir Menteri Jokowi

Anggota Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI Akmal Pasluddin mengatakan, salah satu target sasaran utama yang disepakati ialah pertumbuhan ekonomi yakni di kisaran 5,3-5,6 persen.

"Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia (IMM), nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca," tutur dia, dalam gelaran Rapat Kerja bersama pemerintah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Adapun target itu tidak berubah dari yang diajukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga menyepakati target rasio gini di rentang 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di rentang 4,5-5 persen, dan indeks modal manusia 0,56.

Selain itu, pemerintah juga menyepakati untuk menekan angka tingkat kemiskinan di rentang 7-8 persen, penurunan intensitas emisi gas rumah 38,6 persen, nilai tukar petani (NTP) 115 - 120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.

"Tema RKP Tahun 2025 disepakati 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'," ujar Akmal.

Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, target-target yang telah disepakati itu merupakan target yang disiapkan untuk pembangunan pemerintah ke depan.

Pertumbuhan ekonomi itu hubungannya nanti dengan berapa besar tingkat kemiskinan kita bisa turunkan," ucap Suharso. 

Baca juga: Ekonom Prediksi Nasib IKN Nusantara di Era Prabowo, Dibangun Seadanya Karena Ada Utang Rp 800 T

Ekonom Peringatkan Prabowo soal Program Jumbo

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini menyebut nilai utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2025 mencapai Rp 800 triliun.

Eisha menuturkan, pemerintahan selanjutnya yang dipimpin pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus mewaspadai penggunaan anggaran untuk program-program jumbo.