Meski Ada Temuan Pelanggaran, KPU Balikpapan Klaim Hasil Data Coklit Capai 78 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bawaslu Balikpapan menemukan adanya beberapa pelanggaran saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan KPU pada 24 Juni-7 Juli 2024.

Meski demikian, KPU justru mengklaim hasil pencoklitan hingga Kamis (11/7/2024) hari ini telah mencapai 78 persen.

Padahal, temuan pelanggaran oleh Bawaslu dinilai sangat berpotensi mengganggu keakuratan data pemilih pada Pilkada 2024 nanti.

Hal itu lantaran pelanggaran yang ditemukan meliputi prosedur coklit yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Misalnya, penggunaan petugas coklit yang bukan pantarlih resmi atau tidak memiliki surat keputusan (SK) serta ketidaklengkapan data pada stiker coklit oleh pantarlih. 

Bahkan, Pantarlih melakukan coklit terhadap pemilih yang telah meninggal dunia dan tidak menggunakan atribut atau identitas yang semestinya serta tidak mencatatkan jumlah pemilih disabilitas pada stiker coklit.

Baca juga: Pantarlih Lakukan Coklit di Kediaman Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh

Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono mengatakan, proses pencoklitan yang dimulai dari 24 Juni-24 Juli hingga memasuki minggu ketiga ini sudah mencapai 78 persen.

"Per hari ini (Kamis (11/7/2024), Red) datangnya baru 78 persen. Tapi, kalau melihat waktunya, mudah-mudahan sampai target itu," ujar ketua Prakoso Yudho Lelono usai melakukan pencoklitan keluarga Abdulloh pada Kamis (11/8/2024) siang.

Lebih lanjut ia menjelaskan, petugas Pantarlih juga selalu menghadapi beberapa kendala dalam melakukan proses pencoklitan di lapangan.

Namun, hal tersebut justru dianggap sebagai bagian dari proses yang harus dijalani untuk memastikan data pemilih yang akurat dan terverifikasi.

"Kendala di lapangan banyak, namun kami mempersepsikannya sebagai tantangan. Contohnya, di beberapa perumahan di Balikpapan, banyak rumah yang kosong sehingga bertemu penghuni harus tertunda," sebut Prakoso Yudho Lelono.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2024, KPU Balikpapan Beber 5 Syarat Jika Ingin Gabungkan TPS

Selain itu, ia juga mengaku bahwa sering kali petugas Pantarlih harus melakukan beberapa kali kunjungan untuk bisa bertemu dengan penghuni rumah.

Petugas pantarlih menceritakan bahwa mereka sering kali harus membuat janji dan melakukan kunjungan di berbagai waktu baik pagi, siang, maupun sore hari, untuk memastikan dapat bertemu dengan penghuni rumah.

"Misalnya, buat janji ketemu, cari pagi tidak ketemu, cari siang tidak ketemu, dan bahkan cari sore pun tidak ketemu," jelasnya.

Selain itu, kata dia, petugas Pantarlih juga menghadapi situasi di mana penghuni rumah enggan bertemu.

"Ada kasus di mana suaminya bekerja atau keluar kota, sehingga sang istri tidak mau bertemu selain dengan mahramnya," katanya. 

Baca juga: KPU Balikpapan Sebut Hasil PSU Terdapat Tambahan dan Pengurangan Hasil Suara di 25 TPS

Hal itu, lanjutnya, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi petugas yang harus mencari solusi agar tetap bisa melakukan pencoklitan.

Tantangan lainnya adalah saat penghuni rumah diwakili oleh asisten rumah tangga yang mendapat instruksi untuk tidak menerima tamu kecuali yang diperintahkan oleh tuan rumah. 

"Oleh karena itu, KPU bersama PPK dan PPS melakukan silaturahmi ke ketua RT agar dapat menginformasikan bahwa tahap pencoklitan sedang berlangsung hingga tanggal 24 Juli," jelas petugas tersebut.

Untuk mengatasi kendala ini, KPU dan petugas Pantarlih mengirimkan foto dan data petugas kepada ketua RT agar warga dapat menerima kehadiran petugas di lingkungan mereka.

Meskipun menghadapi banyak tantangan, ia mengaku, pencoklitan di beberapa wilayah Balikpapan telah menunjukkan hasil yang positif.

"Ya, ada, di wilayah ini nggak bisa ngomong kecamatan nggak bisa ngomong Kelurahan tetapi TPS. TPS di Balikpapan Barat sudah ada, TPS di Utara juga sudah ada, artinya merata di enam kecamatan di kota juga sudah ada yang mencapai 100 persen," ungkapnya. (*)