Indonesia Coal Summit 2024 Digelar di Samarinda oleh Majalah Tambang dan PERHAPI Kaltim

"Dominasi kontribusi sektor pertambangan dan penggalian lebih dari 40 persen terhadap PDRB Kaltim,” beber Ujang.

Baca juga: Trending Pray for Gorontalo, 6 Kecamatan Terendam Banjir hingga Tambang Emas Suwawa Longsor

Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Hilirisasi Minerba, Kementerian ESDM, Muhammad Ansari. Menurutnya, batu bara masih mendominasi dalam bauran energi nasional di mana tahun 2023 angkanya mencapai 40 persen.

Sejauh ini, pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi ramah lingkungan terbilang masih rendah. Karena itu, dibutuhkan penyesuaian seiring strategi penggunaan batu bara ke depan untuk mendukung pengurangan emisi karbon.

“Peran batu bara memerlukan penyesuaian seiring strategi penggunaan batu bara ke depan untuk mendukung pengurangan emisi karbon. Kemudian kita selaraskan dengan optimasliasi energi baru dan terbarukan,” tegas Ansari.

Lebih lanjut, perlu dilakukan percepatan pengembangan industri hilir batu bara agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan aman bagi lingkungan.

“Pemanfaatan biofuel dan energi terbarukan lainnya perlu dioptimalkan untuk menggantikan energi fosil di area pertambangan, juga termasuk menetapkan strategi agar transisi energi dapat memberikan peluang bagi perekonomian,” tandas Ansari.

Sebagai informasi, jika melihat data sumber daya dan cadangan yang tersedia, batu bara masih jadi andalan dan akan digunakan hingga 20 tahun ke depan.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Tantang Poltek Pertanian Samarinda Menanam di Lahan eks Tambang Batu Bara

Saat ini, sumber daya batu bara mencapai 97 miliar ton dan cadangannya mencapai 31 miliar ton.

Lebih Lanjut Ketua Perhapi Kaltim Ahmad Helmy mengatakan, Coal Summit ini rencananya akan diadakan rutin setiap tahun dengan bahasan-bahasan yang update setiap tahunnya.

Supaya hasil bahasan coal Summit bisa dijadikan rekomendasi terkait pertambangan yang baik dan benar dan juga menerapkan konsep penambangan ESG (Enviromenta Sosial Governance).

(*)