Hasil Survei INDEF, Publik Anggap Kereta Cepat dan IKN Bukan Proyek Prioritas, Jadi Beban Utang

Pun dengan ketidakpercayaan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah semakin menimbulkan kekhawatiran mendalam akan stabilitas ekonomi dan masa depan negara.

“Publik khawatir negara akan kolaps, meski begitu kita sebagai peneliti mungkin menilai akan sangat jauh.

Namun ini penting, karena lonceng ketidakstabilan ekonomi, referensi kita yang paling dekat adalah sosial media, karena yang demo sudah jarang,” ungkapnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Untuk diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Mei 2024.

Posisi utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun, bertambah Rp 14,59 triliun atau meningkat 0,17 persen dibandingkan posisi utang pada akhir April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Kemudian, berdasarkan data Kemenkeu, per 30 April 2024, total utang jatuh tempo pada tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun.

Nilai ini berasal dari utang surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Nilai itu jauh lebih tinggi nilai utang jatuh tempo pada tahun ini, yakni sebesar Rp 434,29 triliun.

Baca juga: Prabowo Pidato Singgung Kereta Cepat, Tim Sinkronisasi Jelaskan, Pembangunan dan Keamanan Beriringan

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim