Usai Bertemu Tim Presiden Terpilih, Ekonom Beber Kebijakan Kabinet Prabowo-Gibran terkait Utang

TRIBUNKALTIM.CO - Isu terkait rencana Presiden terpilih untuk mengerek rasio utang di kabinet Prabowo-Gibran nanti menjadi 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) santer terdengar belum lama ini.

Untuk mengklarifikasi isu tersebut, tim presiden terpilih telah bertemu sejumlah ekonom termasuk mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri dan menjelaskan terkait rencana pemerintahan kabinet Prabowo-Gibran.

Usai pertemuan dengan tim Presiden terpilih tersebut, ekonom mengungkap rencana kabinet Prabowo-Gibran terkait utang. 

Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa Tim dari presiden terpilih yakni Burhanuddin Abdullah, Sudrajat Djiwandono dan Thomas Djiwandono telah menemui para ekonom termasuk mantan Menteri Keuangan Chatib Basri untuk membahas terkait pengelolaan fiskal pemerintahan baru.

Baca juga: Airlangga soal Kabar Kabinet Prabowo-Gibran Mau Naikkan Rasio Utang jadi 50 Persen, Itu Kan Wacana

Baca juga: Survei INDEF, Lebih dari 70 Persen Pesimis Kabinet Prabowo-Gibran bisa Tangani Warisan Utang Jokowi

Baca juga: 4 Krisis Harus Dihadapi Kabinet Prabowo-Gibran, Nyaris 50 Persen Pendapatan Negara Buat Bayar Utang

 "Sebenarnya yang ikut diskusi sama saya adalah pak Chatib Basri. Cuma dia gak mau bocorin," kata Chatib dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Heri menyebut diskusi tersebut dilakukan pada dua atau tiga minggu yang lalu.

Dari diskusi tersebut, dirinya membantah mengenai kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo yang beredar selama ini.

"Orang-orang yang memikirkan ekonomi ke depan dan kebijakan itu, itu menurut saya woles-woles aja lah.

Dari diskusi yang ada, Heriyanto mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen menjaga rasio utang pada kisaran 37 persen hingga 38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai tahun 2030.

"Di dalam presentasi mereka ke kita itu sampai tahun 2030 itu masih dikisaran 37 persen hingga 38 persen PDB kok, yaitu status quo," kata Henry dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Heriyanto menilai bahwa pemerintahan Prabowo tidak mungkin akan menaikkan rasio utang hingga 50 persen dari PDB.

Jika hal tersebut terjadi, Indonesia akan menghadapi situasi yang lebih buruk dibandingkan Bangladesh.

"Jika rasio utang mencapai 50 persen dari PDB, pembiayaan bunga dibagi dengan penerimaan negara bisa mencapai angka 30 persen.

Ini akan melejit dan lebih parah dari Bangladesh. Bagaimana bisa sanggup begitu?" kata Heriyanto.

Baca juga: Suramnya Prediksi Pengamat Soal Masa Depan IKN di Kaltim, Dihantui Utang hingga Persoalan Investasi

"Saya rasa pemikiran pemerintah yang akan datang tidak seperti itu," tambahnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Sebelumnya, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto mengerek rasio utang pemerintah hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat.

Pasalnya, kabar tersebut disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusomo, seperti dikutip dari Reuters.

Peningkatan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Sebelumnya, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio utang pemerintah hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat. 

Kabar ini disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, seperti dikutip dari Reuters.

Peningkatan rasio utang hingga 50 persen dari PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Baca juga: IKN Kaltim Diprediksi Bakal Hidup Segan Mati tak Mau, Ada Warisan Utang Jatuh Tempo sebesar Rp 800 T

Tak akan Naikkan Utang tanpa Naikkan Pendapatan

Hashim Djojohadikusumo sebut di kabinet Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.

Adik presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto itu meyakini Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara.

“Idenya adalah menaikkan pendapatan negara dan kemudian menaikkan utang,” kata Hashim, Kamis (11/7/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Hashim Sebut Pemerintahan Prabowo Tak akan Naikkan Utang Negara Tanpa Naikkan Pendapatan. 

Hashim mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia.

Hal ini diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

Hashim mengungkapkan menurut Bank Dunia, 50 persen dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.

Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60 persen PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

Baca juga: Prabowo Disebut akan Naikkan Rasio Utang Indonesia Jadi 50 Persen PDB, Thomas Djiwandono Membantah

Kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

Sebelumnya, pada bulan Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono juga mengatakan bahwa Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50?ri produk domestik bruto (PDB).

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.

Pernyataan Thomas ini menyangkal laporan Bloomberg sebelumnya yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut.

Laporan itu kemudian merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Thomas menyatakan bahwa Prabowo sendiri belum mentargetkan tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai fiskal.

"Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas.

Dia pun memastikan bahwa tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara, dan mencari ruang anggaran untuk program-program yang penting, seperti menyediakan makanan bergizi untuk siswa di sekolah dan gizi untuk ibu hamil.

Baca juga: Jokowi Wariskan Utang Jumbo untuk Prabowo, Ekonom Ingatkan Jatuh Tempo Utang Besar di Tahun 2025

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim