Nasib Mahakam Ulu 10 Tahun Jadi Daerah Otonom Baru di Kaltim, Pengamat: Anak Tiri, tak Diperhatikan

TRIBUNKALTIM.CO - Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bak anak tiri di Provinisi Kalimantan Timur (Kaltim).

Mahulu ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) oleh DPR RI sejak 2012 lalu, nyatanya tak membuat daerah lebih maju.

Hal itu ditekankan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, yang merasa prihatin dengan kondisi ketertinggalan pembangunan di Mahulu.

Padahal, Mahulu adalah salah satu kawasan perbatasan darat, yang secara geostrategik merupakan pintu gerbang dari Indonesia ke wilayah Malaysia (Serawak).

Baca juga: Dishub Mahulu Kaltim akan Siapkan Aplikasi Pendataan Digital di Jalur Sungai

Baca juga: SMP Negeri 1 Long Bagun Mahulu Kena Dampak Banjir, 126 Siswa Baru Tetap Ikut Pengenalan Sekolah

"Terutama dari segi infrastruktur jalan dan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang hingga kini masih sangat tertinggal dari wilayah lain di Kaltim," tegas Purwadi.

Purwadi menilai, penetapan Mahulu sebagai DOB sama sekali tidak membawa dampak signifikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun Pemerintah Pusat.

Terbukti hingga DOB ini memasuki usia yang ke 10 tahun, kondisinya masih saja tertinggal.

Padahal menurutnya, sebagai daerah otonomi baru seharusnya pemerintah provinsi dan pusat bisa memberikan perhatian serius.

Baca juga: Polres Mahulu dan Dinas Pendidikan Lakukan Penandatanganan MoU Terkait Muatan Lokal Lalulintas

"Bukan justru menganaktirikan dan menutup mata melihat ketertinggalan pembangunan yang ada," bebernya.

Ia menjabarkan, akses ke Mahulu begitu sulit terjangkau.

Lewat jalur sungai, masyarakat harus dihadapkan dengan biaya yang cukup tinggi.

Belum lagi potensi kapal ferry atau speedboat terkena arus Sungai Mahakam yang begitu deras.

Baca juga: Operasi Patuh Mahakam 2024 di Mahulu, Fokus Sosialisasi Pemakaian Helm

"Mau lewat darat, kondisi jalan juga sangat buruk, belum lagi ban pecah di jalan. Ini kan anak tiri gitu loh. Seperti diberi status, tapi tidak diberi vitamin, tidak diperhatikan," kritiknya.

Padahal lanjutnya, baik Presiden RI dan menterinya sudah sering datang ke Kaltim.

Baik melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) ataupun melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten dan kota.

"Ada proyek megah IKN. Tapi justru tidak memperdulikan ketertinggalan pembangunan di kabupaten kota se-Kaltim, terutama di Mahulu yang merupakan wilayah perbatasan," ucapnya.

Baca juga: Kadishub Mahulu Ingin Ciptakan Keamanan Transportasi Darat dan Sungai

"Kalau perlu saat presiden ke IKN, mampirlah ke Mahulu. Mahulu ini kan pintu gerbangnya Kaltim yang harus dijaga. Tapi justru internet, air bersih dan listriknya masih sangat sulit. Belum lagi persoalan lainnya," ungkapnya.

Purwadi juga mengritik Pemprov Kaltim yang justru memilih naik helikopter ke Mahulu.

Menurutnya, seharusnya Gubernur ataupun PJ Gubernur Kaltim harus melewati jalan darat sehingga bisa mengetahui langsung betapa sulitnya akses menuju ke Mahulu.

"Kalau perlu gubernur tidur di sana (Mahulu) sebulan dulu. Susuri ujung ke ujungnya. Jadi jangan hanya laporan di atas kertas saja yang bagus. Tapi ke sana naik pesawat, ke sana naik helikopter, enggak pernah jalan darat, sama juga bohong," tegasnya.

Baca juga: Dishub Mahulu Kunjungan ke Sejumlah Pelabuhan di Long Bagun, Perbaiki Fasilitas Rusak Akibat Banjir

Ketertinggalan pembangunan di Mahulu, tambah Purwadi, tentu juga menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pejabat di daerah tersebut.

Terutama dalam memperjuangkan anggaran ke pemerintah provinsi hingga pusat.

Sehingga alokasi anggaran Bantuan keuangan (Bankeu) yang digelontorkan setiap tahun bisa mengalami peningkatan dan berdampak pada kemajuan pembangunan.

Beberapa waktu lalu Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun juga sempat menyampaikan aspirasinya terkait masih kurangnya perhatian pemerintah provinsi dan pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di tetangga Kabupaten Kutai Barat tersebut.

Baca juga: Sejarah Singkat Terbentuknya Komunitas SPD Mahulu, Terinsipirasi dari Hobi Main Sapeq

Saat ini, kata Avun, Pemkab Mahulu masih fokus dalam pembangunan sarana pemerintahan.

Seperti rumah sakit yang belum memadai, fasilitas pendidikan yang masih harus banyak diperhatikan serta banyak instansi pemerintah Mahulu yang belum memiliki kantor permanen.

"Artinya APBD kita di Mahulu ini fokusnya ke situ dulu. Kalau kita mau bangun jalan lagi dengan kondisi keuangan yang ada belum mencukupi," ucapnya.

"Karena jalan Penghubung dari Kutai Barat sampai di Long Apari masih non status, kita berharap APBN lah yang lebih banyak ke situ," harap Avun kala itu. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim