Pansus Hak Angket Haji Jadi Arena Baru Perseteruan Cak Imin dan Menag Yaqut? PKB Beri Penjelasan

TRIBUNKALTIM.CO - Perseteruan antara Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut-sebut berlanjut.

Kali ini, Pansus Hak Angket Haji yang dibuat DPR disebut menjadi arenanya.

Meski demikian, isu Perseteruan Cak Imin dan Gus Yaqut ini dibantah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.

Beredar kabar Cak Imin, memotori Pansus Hak Angket Haji untuk menggeser posisi Yaqut Cholil Qoumas dari jabatan Menteri Agama RI.

Baca juga: Terbaru! 2 Hasil Survei Pilkada Jatim 2024, PKB, PKS PDIP Bakal Buat Poros Lawan Duet Khofifah-Emil

Seperti diketahui, antara Gus Yaqut dan cak Imin sempat terjadi perseteruan.

Perseteruan itu terjadi saat Cak Imin maju di Pilpres 2024 berpasangan dengan Anies Baswedan

Hubungan antara PKB dengan Yaqut Cholil Qoumas tengah memanas setelah Yaqut membuat pernyataan "Jangan pilih pemimpin karena muka ganteng dan bicaranya manis" saat menghadiri acara doa bersama umat Buddha "Wahana Nagara Rahaja" di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (29/9/2023).

Yaqut meminta agar masyarakat melihat lebih dahulu track record-nya sebelum memilih pemimpin. Kendati demikian, Yaqut tak menyebut secara khusus sosok yang dimaksud dalam pernyataannya itu.

Karena hal itu, Cak Imin menyebut omongan Yaqut seperti seorang buzzer. PKB pun menyatakan akan mendisiplinkan Yaqut.

Anggota Pansus Haji Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menegaskan, keputusan pembentukan Pansus Haji karena dilandasi cara pandang yang sama melihat atas adanya sejumlah permasalahan penyelenggaraan haji 2024 oleh Kementerian Agama RI.

Hal itu disampaikannya dalam Dialektika Demokrasi bertajuk "Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini", di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

"Saya bilang enggak ada kaitannya sama agenda politik, hebat sekali kami ini kalau kemudian bisa memelintir suaranya teman-teman yang ada di DPR yang di situ ada fraksi-fraksi besar hanya karena mau memuaskan kuta punya hasrat pribadi, yang tadi disebut misalnya soal Cak Imin," kata Luluk.

Bahkan, kata Luluk, kesepakatan pembentukan Pansus terjadi saat DPR masih melakukan pengawasan Haji di tanah suci.

Di sana, lanjut Luluk, semua fraksi termasuk pimpinan DPR sepakat mengusut permasalahan haji lewat Pansus.

"Untuk pansus haji itu kita belum pulang masih di Makkah di depan pak menterimya aja itu semua sudah sepakat udah ini pansusin aja, itu dari siapa? di situ ada pimpinan DPR pak Lodewijk, ada teman Gerindra, bahkan ada ketua Komisi VIII pak Ashabul, ada Nasdem dan PKB," ucap Luluk.