Pansus Hak Angket Haji Jadi Arena Baru Perseteruan Cak Imin dan Menag Yaqut? PKB Beri Penjelasan

"Itu ,artinya kami melihat masalah dengan cara yang sama, kasusnya yang terpampang itu sama tetapi memiliki kepentingan yang sama yaitu melindungi hak-hak jemaah haji kita," lanjutnya.

Lebih lanjut, Luluk menilai pembentukan Pansus Haji di DPR melalui Rapat Paripurna adalah keputusan yang cepat.

Berbeda halnya saat Luluk menggaungkan Pansus Pemilu yang gagal terwujud.

Sebab itu, Luluk menegaskan bahwa pembentukan Pansus Hak Angket Haji tak ada kaitannya dengan urusan parpol, apalagi pribadi.

Enggak ada urusannya dengan agenda PKB, enggak ada urusannya dengan agenda orang per orang," pungkasnya.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Baca juga: Jokowi Ungkap Progres IKN Nusantara Sebenarnya Baru 15 Persen, Presiden Kejar Investasi ke Abu Dhabi

Keputusan itu dilakukan pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil pemantauan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Makkah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu.

Gus Yaqut Bakal Dipanggil

Diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 memastikan tetap bekerja meski di tengah masa reses DPR.

Hal itu disampaikan anggota Pansus Angket Haji DPR RI F-PKB Luluk Nur Hamidah, kepada Tribunnews.com, Minggu (14/7/2024).

"Yang pasti masa reses akan digunakan untuk kerja Pansus," kata Luluk.

Adapun Pansus Haji berencana memanggil para pihak terkait, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai penjelasan atas carut-marut penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Selain Menteri Agama, Pansus Haji juga berencana melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan gratifikasi di balik pengalihan 10 ribu kuota haji ke haji plus.

"Kami susun jadwal dulu sebelum memanggil para pihak," ucapnya.