Berita Pemkab Paser

3 Tahun Terakhir, Angka Kemiskinan Menurun di Masa Pemerintahan Bupati Paser

Hal itu terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan dalam tiga tahun belakangan di masa kepemimpinan Bupati Paser, Fahmi Fadli.

|
Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Nur Pratama
TribunKaltim.co/Syaifullah Ibrahim
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Paser, Romif Erwinadi. Ia menuturkan angka kemiskinan menurun dalam tiga tahun terakhir di masa kepemimpinan Bupati Paser, Fahmi Fadli. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser cukup berhasil dalam mensejahterakan masyarakatnya secara bertahap.

Hal itu terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan dalam tiga tahun belakangan di masa kepemimpinan Bupati Paser, Fahmi Fadli.

Presentase kemiskinan di Paser pada tahun 2023 mencapai 9,11 persen, dari tahun 2022 9,43 persen dan di tahun 2021 mencapai 9,73 persen.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkes) Setda Paser, Romif Erwinadi mengatakan Pemkab Paser memang terus melakukan berbagai upaya dalam mengurangi kemiskinan.

"Tak yang dilakukan, mulai dari kesehatan hingga peningkatan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Apalagi IKN saat ini tengah proses pembangunan, tentu masyarakat Paser dituntut untuk bekerja cerdas," kata Romif di Tanah Grogot, Jumat (19/7/2024).

Baca juga: Jelang Penerimaan PPPK, Bupati Paser Minta Tenaga Honorer Persiapkan Diri

Dinas Sosial (Dinsos) Paser juga berupaya memberi bantuan yang tepat sasaran, dengan menyesuaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibuat oleh DTKS desa maupun kecamatan.

"Bantuan yang diberikan desa kepada masyarakat miskin juga sangat membantu, begitu juga dari Dinas Ketahanan Pangan Paser berupa beras, ataupun program dari Dinsos," tambahnya.

Kebijakan dari Pemkab Paser melalui program Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (MAS) diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah setiap tahunnya.

"Dengan begitu, kesejahteraan bagi masyarakat dapat meningkat dan ketimpangan antara wilayah juga dapat teratasi," sambung Romif.

Pada bidang kesehatan, untuk jaminan kepesertaan Program JKN yang dikelola BPJS sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) 95 persen.

Kemudian pada kepesertaan BPJS ketenagakerjaan informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), Pemkab Paser sudah melaksanakan sejak Oktober tahun 2022.

"Pemkab Paser telah mengalokasikan APBD Perubahan 2022 sebesar Rp1,6 miliar yang dapat mengakomodir 32.268 pekerja rentan, mulai dari imam dan marbot mesjid, guru ngaji, RT, dan RW, relawan kebakaran relawan bencana, nelayan, petani, dan pelaku UMKM," ulas Romif.

Baca juga: Bupati Paser Fahmi Fadli Fokus Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan hingga Pelosok Desa

Dengan alokasi anggaran itu, diharapkan agar para pekerja rentan mendapat jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja, sehingga dapat bekerja dengan tenang dan peforma kinerjanya meningkat.

Selain itu, Paser juga memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah serta perkebunan, sehingga ada banyak perusahaan yang beroperasi di Paser dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved