Berita Balikpapan Terkini
Akmal Malik Sarankan Rahmad Mas'ud Mencontoh Jakarta soal Transformasi Angkot, Imbas Sopir Demo BCT
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sarankan Rahmad Mas'ud mencontoh Jakarta soal transformasi transportasi, imbas angkot di Balikpapan.
Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Rita Noor Shobah
TRIBUNKALTIM.CO - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencontoh Pemprov Jakarta terkait transformasi angkutan kota.
Saran Akmal Malik ini terkait adanya aksi demonstrasi para sopir angkutan kota (angkot) di Balikpapan.
Para sopir angkot Balikpapan menggelar demo menolak kehadiran Bus Trans City (BCT) pada Rabu (17/7)/2024.
Akmal mengingatkan agar setiap kebijakan publik harus dikomunikasikan secara efektif terlebih dahulu.
Baca juga: Respons Pemkot Balikpapan Terkait Demo Sopir Angkot, Bus City Trans Stop hingga 30 Juli 2024
Ia mencontohkan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam transformasi angkot ke bus Trans Jakarta.
Sebagai informasi, DKI Jakarta saat itu masih dipimpin oleh Anies Baswedan, saat alih transportasi angkutan kota terjadi.
Di video dokumentasi Pemprov DKI Jakarta, Anies menceritakan proses awal transformasi angkutan kota di Jakarta.
Dimulai dengan pembahasan dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk para pemilik angkot dan sopir angkot.
Bahkan video ini sempat viral.
Hingga kemudian hadir JakLingko, sistem transportasi di Jakarta yang terintegrasi baik rute, manajemen maupun pembayarannya.

Kembali ke demo angkot Balikpapan, seperti diketahui, protes berawal dari operasi BCT yang sempat mengangkut penumpang di beberapa titik wilayah di Kota Balikpapan.
Demo yang dilakukan para sopir angkot itu pun menarik perhatian Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Akmal Malik menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam setiap kebijakan publik.

Menurutnya, pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak dan mengajak mereka berdialog sebelum kebijakan diterapkan.
"Kebijakan publik itu harus didahului dengan komunikasi yang efektif. Artinya, pembuat kebijakan harus mengidentifikasi dulu pihak-pihak mana yang mungkin akan terdampak, lalu lakukan pertemuan dengan pihak-pihak ini sampaikan plus-minusnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kalau nanti ternyata kekurangannya besar, apa kompensasi yang diberikan oleh pemerintah," jelas Akmal Malik saat ditemui TribunKaltim.co usai peluncurna UMKM Hybrid Expo 2024 di Atrium Mall BSB Balikpapan, Kamis (18/7/2024) sore.
Baca juga: Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik dan Transportasi Terkait Demo Sopir Angkot di Balikpapan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.