Walikota Samarinda Andi Harun: Bangun Kantong Parkir Teras Samarinda Butuh Anggaran Rp 963 Juta

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mematangkan tata kelola parkir di landmark baru, yakni Teras Samarinda.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketersediaan kantong parkir yang sempat menjadi pertanyaan dari beberapa pihak, termasuk Pansus LKPj DPRD Samarinda.

Walikota Samarinda Andi Harun mengungkapkan, Pemkot membutuhkan anggaran sekitar Rp 963 juta untuk membangun kantong parkir di beberapa titik di kawasan Teras Samarinda.

"Saat ini belum ada anggaran, namun masih kita bicarakan. Sebab itu kita harus rapatkan lagi,” ujarnya hari ini, Senin (22/7).

Meski demikian, secara teknis pihaknya juga tengah melakukan peninjauan terhadap beberapa titik yang dinilai potensial untuk dijadikan sebagai kantong parkir.

Baca juga: Jasad Pria Ditemukan di Jalan Otista Samarinda, Terakhir Terlihat 4 Hari Lalu

Lokasi tersebut diantaranya yakni di eks SPBU Teluk Lerong dan di depan BTN.

“Termasuk juga kajian yang ada di Dishub (Dinas Perhubungan) saat ini,” ujar Andi Harun.

Di samping perhitungan lokasi yang strategis untuk kantong parkir, orang nomor satu di Samarinda ini juga mengkaji sistem parkir yang akan diterapkan. Ia mencontohkan, seperti Taman Bebaya yang saat ini menyediakan parkir dengan sistem valley.

“Nanti kita juga rumuskan apakah ada layanan parkir valley atau tidak. Yang jelas tidak ada parkir liar dan parkir nya dengan pembayaran non tunai,” ujarnya.

Saat ini, Andi Harun mengklaim bahwa sebenarnya Teras Samarinda tahap I sudah bisa dinikmati. Namun, alasan masih ditutupnya area ini agar tak ada kendala lagi jika sudah dibuka untuk publik.

Sebab itu dirinya meminta agar masyarakat dapat bersabar hingga kajian tata kelola di Teras Samarinda rampung.

“Supaya saat dibuka semua pengelolaan parkirnya sudah jelas dan tidak menimbulkan kekumuhan baru. Kalau taman nya sudah bagus tapi tidak tertata, jadinya kan tidak bisa dinikmati maksimal oleh masyarakat. Padahal raung publik itu kan juga untuk masyarakat,” pungkas Andi Harun. (*)