Pilkada Kaltim 2024 - Koalisi Pendukung Rudy Mas'ud Makin Gemuk, Lawan Isran Noor atau Kotak Kosong

TRIBUNKALTIM.CO - Koalisi partai pendukung Rudy Mas'ud semakin gemuk setelah PPP memastikan mendukung Ketua DPD Golkar Kaltim tersebut sebagai bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur di Pilkada Kaltim 2024, Jumat (26/7/2024).

Dengan demikian PPP mengikuti jejak 6 parpol lainnya yang lebih dulu menyatakan mendukung Rudy Mas'ud - Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024.

Apakah Isran Noor, mantan Gubernur Kaltim masih berpeluang menjadi lawan Rudy Mas'ud atau kotak kosong bakal muncul di di Pilkada Kaltim 2024

Diketahui PPP resmi menyatakan dukungan untuk Rudy Mas'ud - Seno Aji, Jumat (26/7/2024). 

Baca juga: PPP Resmi Melabuhkan Dukungan ke Rudy Mas’ud-Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024

Baca juga: Kaesang Pangarep Resmi Dukung Rudy Masud di Pilkada Kaltim 2024, PSI Tak Lirik Kekuatan Isran Noor

Baca juga: Borong Partai ala Rudy Masud-Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024, Kami Tidak Memaksa

Plt Ketua Umum DPP PPP, Mardiono didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arwani Thomafi dan Ketua DPW PPP Kaltim, Gamalis menyerahkan map berlogo partai kabah berwarna hijau pada Rudy Mas'ud - Seno Aji di Kantor DPP PPP Jakarta.

Setelah PPP resmi dukung Rudy Mas'ud di Pilkada Kaltim 2024, peluang Isran Noor ataupun calon lain jika ada semakin terbatas.

Karena peluang Isran Noor di Pilkada Kaltim tinggal berharap pada dua parpol yang belum menentukan sikap yakni, PDIP dan Demokrat.

Untuk bisa maju Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor harus mengantongi dukungan dari dua partai tersisa yakni PDIP (9 kursi) dan Demokrat (2 kursi) untuk bisa mencapai ambang batas pencalonan yakni 11 kursi.

Diketahui untuk bisa mencalonkan Gubernur diperlukan minimal 20 persen dukungan partai pemilik kursi di DPRD Kaltim periode 2024-2029.

Terdapat total 55 kursi di DPRD Kaltim sehingga untuk mendaftar di Pilkada Kaltim 2024 perlu paling sedikit didukung partai atau gabungan partai dengan dengan jumlah keterwakilan 11 kursi.

Dengan demikian PDIP harus menggandeng Demokrat untuk bisa mencalonkan Isran Noor atau calon lainnya untuk menjadi penantang Rudy Mas'ud di Pilkada Kaltim 2024.

Jika PDIP dan Demokrat berkoalisi di Pilkada Kaltim 2024, dipastikan akan berhadapan dengan koalisi gemuk yang menyatakan dukungan pada Rudy Mas'ud - Seno Aji.

Pasangan Rudy Mas'ud - Seno Aji sudah mendapatkan dukungan dari 7 parpol termasuk yang terbaru PPP.

Sebelum PPP yang memiliki 2 kursi, sudah 6 parpol lebih dulu menyatakan dukungan untuk Rudy Mas'ud yakni Golkar 15 kursi, Gerindra 10 kursi, PKB 6 kursi, PAN 4 kursi, PKS 4 kursi, 3 NasDem. 

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Pilkada Kaltim 2024 di Tengah Isu Kotak Kosong, Siapa Cagub Cawagub Terkuat?

Rudy Mas'ud Optimis

Dengan bertambahnya dukungan parpol setelah PPP resmi menyampaikan rekomendasi, Rudy Mas’ud dan Seno Aji makin optimis menuju kontestasi Pilgub Kaltim 2024 mendatang.

“Alhamdulillah, malam ini Jumat tanggal 26 Juli kami mendapat amanah dari PPP, menerima rekomendasi untuk Pilkada 2024,” kata Rudy Mas’ud berucap syukur.

Ketua DPD I Partai Golkar Kaltim ini juga menegaskan bahwa visi–misi untuk membawa Kaltim Emas di era Indonesia Emas mendatang akan jadi jargon utama pada Pilkada 2024.

Bersama Seno Aji, ia bertekad dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.

Mewujudkan Indonesia Emas dan menuju Kaltim Emas.

“Insya Allah kita tentu dengan ridho-Nya dalam Pilkada mendatang bisa mewujudkannya kesejahteraan bagi Kaltim ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kaltim, Lenny Marlina mengatakan dukungan ini sepenuhnya merupakan keputusan dari DPP.

Semua tahapan penjaringan kepala daerah di internal partainya terhadap semua calon yang ada di Kaltim telah rampung di DPP.

Permohonan rekomendasi semua calon pun sudah diserahkan sepenuhnya.

Baca juga: Prabowo Jabat Erat Rudy Masud-Seno Aji, Serahkan Rekomendasi Gerindra untuk Pilkada Kaltim 2024

Bakal Calon (Bacalon) Gubernur Kaltim sendiri sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pun telah dilakukan oleh DPP Partai berlogo Ka'bah itu kepada para Bakal Calon (Bacalon) baik Isran Noor ataupun Rudy Mas'ud.

Tepatnya pada tanggal 8 dan 9 Juli 2024 lalu para bacalon sesuai jadwal menghadap dengan petinggi PPP di Jakarta.

"Semua calon sudah kita temukan dengan Ketum dan Sekjen terkait komitmen mereka terhadap kami (PPP),” ujarnya.

Akankah Rudy Mas'ud Lawan Kotak Kosong?

Kekhawatiran munculnya kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024 semakin menguat setelah parpol ramai-ramai menyatakan dukungan.

Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaltim, Mukti Ali menyayangkan adanya peluang kotak kosong di Pilkada Kaltim 2024. 

Menurutnya, demokrasi menjadi tak sehat jika menghadirkan satu pasangan calon yang berlaga.

“Ya sayang sekali sebenarnya, harus kotak kosong ini ya.

Karena orang (figur) betul-betul terkungkung, menurut saya sayang sekali, merusak demokrasi malahan,” ujar Mukti Ali.

"Ini perlu dicermati, kalau sudah ada kejadian kotak kosong di suatu daerah, itu termasuk kegagalan regenerasi partai politik," tegasnya, Selasa (16/7/2024).

Baca juga: Tanggapan Warga soal Rumor Munculnya Kotak Kosong dalam Pilkada Kaltim 2024

Parpol Gagal Kaderisasi

Koordinator Klinik Pemilu Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) yang juga Akademisi yakni Warkhatun Najidah menganggap fenomena kotak kosong di Pilkada sebagai kegagalan demokrasi.

Kotak kosong atau pasangan calon yang akan bertarung dengan kolom kosong di Pilkada serentak Kaltim kemungkinan bisa terjadi.

Misal, bakal calon (bacalon) Gubernur diisukan melakukan strategi 'borong partai' guna meraih peluang kotak kosong.

Ia mengatakan bahwa keberadaan kolom kosong melawan bacalon bisa dianggap sebagai indikasi gagalnya kaderisasi dalam partai politik.

Menurut Najidah, tentu sangat disayangkan bahwa di Pilkada serentak 2024 di Kaltim sampai terjadi kotak kosong di beberapa daerah.

Figur-figur terbaik di Kabupaten/Kota di Kaltim tidak akan timbul di mata masyarakat.

Meski, pada Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada, memungkinkan terjadi pasangan calon tunggal saat kontestasi politik dengan kondisi dan syarat tertentu.

Dalam pasal 54C ayat 1 disebutkan bahwa satu paslon mungkin terjadi jika setelah penundaan dan berakhirnya masa pendaftaran hanya ada satu calon saja yang memenuhi syarat.

UU Pilkada turut mengatur paslon tunggal bisa terjadi jika terdapat kondisi awalnya ada lebih dari satu calon yang mendaftar, namun hanya ada satu pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

"Apa yang disayangkan, bukan berarti kita tidak punya figur terbaik Kaltim, saya meyakini putra terbaik Kaltim banyak, tapi terbaik partai belum tentu," ungkapnya.

Beberapa kader yang mencalonkan diri pada Pileg 2024 lalu dan berpotensi maju pada Pilkada sendiri terkesan tak punya ruang ikut dalam kontestasi.

Tak hanya itu, cara bagaimana merebut hati masyarakat juga telah teruji sebenarnya pada Pemilu serentak lalu.

“Pilkada esensinya mendekatkan pengambil keputusan di masyarakat. Ini evaluasi partai.

Penyelenggara dituntut bisa menjamin hak konstitusional warga negara bisa dipilih maupun memilih.

So, partai menjamin tidak hal seperti ini?,” ungkapnya.

“Evaluasi saya yakini dari partai. Kalau partai ini memang jadi perahu.

Tunjukkan bahwa perahu ini punya standar, penumpang mana yang pantas menaiki,” sambung Najidah.

Baca juga: Pengamat: Jika Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong di Pilkada Kaltim, Demokrasi Tidak Sehat

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim