Berita Nasional Terkini

Tak Cukup Bawa Raffi Ahmad Dkk, Jokowi akan Boyong 500 Relawan Projo Lihat IKN Nusantara dari Dekat

Tak cukup bawa Raffi Ahmad dkk, Jokowi akan boyong 500 relawan Projo lihat IKN Nusantara dari dekat

Editor: Rafan Arif Dwinanto
HO Biro Pers kepresidenan
Senin 29 Juli 2024 merupakan hari pertama Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo berkantor di Ibukota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Tak cukup Bawa Raffi Ahmad dkk, Jokowi akan boyong 500 relawan Projo lihat IKN Nusantara dari dekat 

"Kalau ini juga yang menjadi tujuan menghadirkan influencer, tentu relatif keliru.

Sebab, investor kelas kakap tentu tidak mengkonsumsi medsos yang kerap digunakan influencer untuk menyampaikan kontennya.

Bahkan investor juga tidak menjadi pengikut influencer tersebut," ucap dia.

Padahal, kata Jamil, semua mengetahui pesan akan berpeluang menimbulkan efek tertentu minimal pesannya sampai kepada khalayak sasaran.

Karena itu, tentu sulit konten yang dikemas influencer dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi.

"Jadi, kalau kehadiran influencer diharapkan dapat menggugah para inveator, tentu hal itu tindakan yang keliru.

Ini artinya, melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi berkantor tiga hari di IKN sangat tidak efisien dan tidak efektif," ucap dia.

Kemudian, kehadiran influencer diharapkan dapat mengemas konten agar masyarakat Indonesia mendukung IKN.

Baca juga: Viral! Beginilah Penampakan Rumah Susun ASN di Kawasan IKN Kalimantan Timur pada Malam Hari

Hal itu perlu dilakukan karena dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN selama ini relatif rendah.

"Hal itu terjadi karena penetapan IKN dilakukan dengan pendekatan top down, bukan bottom up sebagaimana layaknya di negara demokrasi.

Ini artinya, ibu kota negara dipindahkan semata keputusan elite politik, khususnya Presiden Joko Widodo.

Bahkan Jokowi yang menetapkan tempat ibu kota yang baru," jelas dia.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta menuturkan pemindahan Ibu Kota tidak ada dalam janji kampanye Jokowi.

Karena itu, pemindahan ibu kota di luar rencana Jokowi untuk periode 2019-2024.

"Kalau pun DPR dilibatkan, hal itu hanya justifikasi belaka.

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved