Pemkot Samarinda Telah Rumuskan Terkait Solusi Buku Penunjang Sekolah, Ini 4 Opsinya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Beberapa waktu lalu, terdapat aksi dari para orang tua siswa yang menggeruduk Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Kantor Walikota Samarinda dengan mengenakan daster.

Diketahui, aksi ini didasari oleh adanya keluhan terkait dugaan pungli oleh sejumlah sekolah dasar (SD) dan SMP berstatus negeri di Samarinda melalui pembebanan pembelian buku penunjang siswa.

Tak tinggal diam, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun langsung menggelar rapat koordinasi membahas perkara ini. Saat ditemui TribunKaltim pada Jumat (2/8) malam di Balai Kota, Walikota Samarinda Andi Harun angkat bicara.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan terkait keluhan orang tua murid mengenai beban biaya buku penunjang yang dinilai memberatkan.

Meskipun demikian, Andi Harun juga menegaskan pentingnya adanya bukti yang kuat untuk setiap laporan yang masuk agar tidak terjadi fitnah.

Baca juga: Draft Perwali Penjualan BBM Eceran Rampung, Pemkot Samarinda Gelar Sosialisasi Pekan Depan

"Kami sedang menunggu bukti-bukti dari mereka. Kita minta bukti dan laporannya agar tidak menjadi fitnah," tegasnya.

Hasil investigasi awal yang juga dilakukan oleh pihaknya menunjukkan bahwa memang ada sejumlah sekolah yang memberlakukan pembelian buku penunjang sebagai syarat bagi siswa.

Namun hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran sekolah untuk menyediakan buku-buku tersebut dalam jumlah yang cukup. Terlebih di sisi lain, hal ini juga memberatkan bagi siswa yang tidak mampu.

"Apalagi jumlah SD ada 163 dengan 62.798 siswa, sementara SMP sebanyak 49 dengan 27.168 siswa. Total keseluruhan ada 212 sekolah dengan 89.966 siswa yang juga membutuhkan buku penunjang," sebutnya.

Dipaparkan Andi Harun, jika angka maksimal buku penunjang berkisar hingga Rp 700 ribu per siswa maka pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 62,9 miliar per tahunnya.

Terkait dengan adanya dana BOSDA, Andi Harun menerangkan bahwa tak dapat digunakan sepenuhnya untuk membeli buku penunjang, sebab berdasarkan peraturan yang berlaku hanya 20 persen yang memang dikhususkan untuk membeli buku wajib.

"Sehingga prakteknya mereka diminta membeli buku penunjang sendiri di tempat yang disarankan oleh gurunya. Tapi tentu yang paling merasakan ini adalah para siswa baru dan orang tuanya," ungkap Andi Harun.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkot Samarinda telah merumuskan beberapa opsi solusi sebagai berikut.

1. Pembelian Buku Penunjang oleh Pemerintah

Andi Harun menjelaskan bahwa opsi pertama adalah pemerintah membeli buku penunjang, tentunya dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 62,9 miliar pertahunnya.