Berita Samarinda Terkini

Pemkot Samarinda Telah Rumuskan Terkait Solusi Buku Penunjang Sekolah, Ini 4 Opsinya

Andi Harun juga menegaskan pentingnya adanya bukti yang kuat untuk setiap laporan yang masuk agar tidak terjadi fitnah

Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Nur Pratama
TRIBUNKALTIM.CO/SINTYA ALFATIKA
Walikota Samarinda, Andi Harun. 

"Memang semua siswa akan dapat, tapi kami kaji lagi di TAPD tentang kemampuan finansial untuk membeli buku penunjang itu, konsekuensinya harus memiliki dana dengan jumlah segitu," ungkapnya.

2. Pembelian Buku Penunjang Sebagian

Opsi kedua adalah membeli buku penunjang dalam jumlah terbatas, misalnya hanya satu buku untuk dua siswa dalam satu bangku dan ditempatkan di perpustakaan sekolah.

Dengan opsi ini, anggaran yang dibutuhkan dapat ditekan menjadi sekitar Rp 15-20 miliar. Namun, opsi ini memiliki sejumlah kendala, seperti tidak semua sekolah memiliki perpustakaan yang memadai dan buku tidak boleh dibawa pulang.

"Dan opsi ini memang harus diidentifikasi kembali," ujarnya.

3. Pemberian Buku Penunjang Khusus Untuk Siswa Tidak Mampu

Opsi ketiga adalah pemerintah kota membeli buku penunjang hanya untuk siswa yang tergolong tidak mampu, yakni sekitar 30 persen dari total siswa di Samarinda. Opsi ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 18 miliar.

"Namun tidak semua siswa akan dapat, hanya siswa yang tidak mampu saja yang akan diberikan," ujarnya.

4. Pencetakan Buku Penunjang Sendiri

Opsi terakhir adalah pemerintah mencetak sendiri buku penunjang berdasarkan modul yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud). Opsi ini, kata Andi Harun, dinilai lebih murah lantaran pemerintah dapat memilih jenis kertas dan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar.

"Dan soal hak cipta, bahwa kurikulum Merdeka yang disediakan itu bisa dicetak. Dan mungkin judulnya nanti bahan dari kementerian di cetak oleh pemerintah kota. Tetapi seluruh siswa dapat," ungkapnya.

Selain itu, opsi ini juga sesuai dengan kebijakan Kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas dalam penyediaan bahan ajar. Saat ini juga pihaknya tengah mengerahkan Diskominfo untuk menyiapkan model buku versi digital.

"Tapi dari sekian opsi itu minggu depan akan kita rapatkan lagi, untuk menentukan opsi mana yang paling tepat untuk memecahkan masalah ini secara jangka panjang," tutup Andi Harun.(*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved