Cetak Mandiri jadi Salah Satu Opsi Pemkot untuk Penunjang Buku Sekolah di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Belum lama ini, puluhan orang tua siswa di Samarinda menggelar aksi protes yang didasari oleh adanya keluhan terkait dugaan pungli oleh sejumlah sekolah dasar (SD) dan SMP berstatus negeri di Samarinda melalui pembebanan pembelian buku penunjang siswa.

Dengan demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda merumuskan beberapa opsi untuk menuntaskan persoalan ini. Sebelumnya, opsi tersebut disampaikan oleh Walikota Samarinda Andi Harun.

Setidaknya terdapat beberapa opsi yang menjadi rumusan pihaknya. Diantaranya adalah pembelian buku penunjang oleh pemerintah dengan anggaran besar senilai Rp 62 miliar dan pembelian buku penunjang sebagian untuk disimpan di perpustakaan (satu buku dua siswa).

Baca juga: Plt Assisten 2 Pemkot Samarinda Mengusulkan Jembatan Mahkota II jadi Satu Arah, Sedang Dikaji

Kemudian opsi lain yakni pembelian buku penunjang khusus untuk siswa tidak mampu dan opsi terakhir adalah pemerintah mencetak secara mandiri sesuai dengan modul Kemendikbud lalu dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan harga buku yang dipasarkan oleh penerbit.

Di samping itu, opsi terakhir ini juga menyertakan buku secara digital, sehingga dipastikan seluruh siswa dapat mengaksesnya.

Opsi tersebut mendapat tanggapan dari Pengamat Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda, Susilo. Menurutnya, meskipun semua opsi akan membutuhkan biaya besar dari Pemkot, yang terbaik adalah opsi mencetak buku secara mandiri yang bahannya bersumber dari Kementerian.

"Jika dicetak tetapi dijual lagi, akan bermasalah nantinya. Buku tersebut seharusnya dicetak dan disebar secara gratis, jangan diperjualbelikan lagi.

Jika Pemkot tidak memiliki anggaran yang cukup, buku digital bisa menjadi solusi," ujar Susilo pada TribunKaltim (4/8).

Dirinya juga menyoroti perlunya pemantauan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses ke materi pembelajaran, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Susilo juga menekankan pentingnya identifikasi kondisi teknologi di sekolah-sekolah, terutama di daerah pinggiran yang mungkin masih minim teknologi, sehingga Pemkot bisa mencetakkan buku untuk mereka.

"Tenaga pendidik juga harus update dalam menggunakan teknologi untuk mengajar, sehingga tidak ada lagi penjualan buku seperti itu. Supaya mindset bisnis buku tidak terulang lagi," tambahnya.

Menurutnya juga, mencetak buku dan menyiapkan secara digital oleh pemerintah merupakan solusi jangka pendek. Namun Susilo juga mengingatkan bahwa Pemkot harus mempertimbangkan solusi jangka panjang.

Sehingga Pengamat Pendidikan Samarinda ini mendorong Disdikbud membuat planning memasifkan materi pembelajaran agar guru dapat kreatif menciptakan materi pembelajaran. "Sehingga penerbit sudah tidak masuk lagi karena guru sudah punya," tutupnya.(*)