Ibu Kota Negara
Pembangunan IKN di Kaltim Dipastikan Berlanjut di Era Prabowo, Anggarannya Masuk APBN 2025
Pembangunan IKN di Kaltim dipastikan berlanjut di era Prabowo, anggaran pembangunan masuk APBN 2025.
TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN di Kaltim dipastikan berlanjut di era Prabowo, anggaran pembangunan masuk APBN 2025.
Untuk itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko meminta masyarakat tidak khawatir pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak melanjutkan pembangunan IKN.
Ia menekankan, transisi pemerintahan saat ini adalah transisi yang selaras dengan keberlanjutan.
"Bukan transisi yang ada sesuatu yang menjadi apa ya? Disruption atau distorsi dan seterusnya, ini enggak.
Sesuai yang in line antara pemerintahan yang sekarang dengan yang akan datang sehingga tidak perlu dikhawatirkan," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Baca juga: Masyarakat Umum tak Bisa Masuk ke Istana Garuda saat HUT RI di IKN, Pemprov Kaltim Gelar Nobar
Kemudian, Moeldoko menuturkan, pembangunan IKN yang merupakan proyek jangka panjang sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Pemerintah pun sudah mengalokasikan Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Hanya saja, kata dia, besarannya akan disesuaikan lebih lanjut.

"Hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan.
Tapi bahwasanya itu masuk dalam dokumen strategis negara, itu sudah ada itu, IKN itu.
Jadi bagaimana nanti pasti pemerintah yang akan datang akan berhitung ya bagaimana kemampuan APBN," tutur Moeldoko.
Terkait besaran anggarannya, dia bilang, ada asas fleksibilitas (flexibility) untuk menentukan, yang akan bergantung pada kebutuhan dan prioritas pemerintah.
Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak mengetahui secara persis besaran yang bakal dialokasikan.
"Jadi itu semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya, begitu ya.
Kalau ditanya sekarang bagaimana besarannya itu bisa asas flexibility melihat kebutuhan dan prioritasnya," ujar Moeldoko.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.