Terima Kunjungan KPK, Bontang Calon Kota Percontohan Antikorupsi 2024

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Kota Bontang menjadi salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang disiapkan menjadi calon Kota Percontohan Antikorupsi tahun 2024 yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Perwakilan KPK yang dipimpin Plh. Direktur Pembinaan, Peran Serta Masyarakat KPK Friesmoun Wongso tiba di Bontang pada Rabu (7/8/2024) untuk melakukan persiapan dan observasi. 

Program ini bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Di Kaltim sendiri, ada dua Kota yang dipersiapkan untuk jadi Kota Percontohan Antikorupsi.

“Ada dua daerah di Kaltim calon kota percontohan, Bontang dan Samarinda. Untuk hari ini kami di sini sebagai langkah awal dan observasi,” kata Friesmoun.

Baca juga: Satresnarkoba Polres Bontang Amankan 2 Pelaku Terduga Pengedar Sabu

Dalam lawatan tim KPK ini, mereka mengunjungi beberapa instansi yang berkaitan dengan pelayanan langsung masyarakat.

Di antaranya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Mall Pelayanan Publik (MPP), Pasar Taman Rawa Indah, Bontang Selatan. 

Inspeksi KPK ini dilakukan untuk menilai apakah Bontang siap dijadikan Kota Percontohan Antikorupsi 2024. 

Friesmoun Wongso menjelaskan, kabupaten/kota yang menjadi percontohan antikorupsi harus memenuhi 6 komponen yang terdiri dari 19 indikator penilaian.

Enam komponen tersebut terdiri dari tata kelola pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat dan kearifan lokal.

Menurutnya, hal ini mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penonton, namun sebagai pelaku aktif dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Masyarakat berperan penting sebagai pengawas dan penggerak dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

"Di mana dalam prosesnya, setiap kabupaten dan kota akan didorong untuk mengembangkan sistem dan mekanisme yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi," sambungnya.

Baca juga: Disnaker Hapus Syarat Sehat Jasmani dan Rohani, Lindungi Hak Tenaga Kerja Disabilitas di Bontang

Salah satu aspek penting dalam program ini adalah edukasi dan sosialisasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

Program ini juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase menyambut baik program ini.

Ia menyebut dengan masuknya Bontang sebagai kota calon percontohan antikorupsi sebagai poin plus karena kinerja pemerintah diakui.

Salah satu penilaian yang diukur adalah skor monitoring center for prevention (MCP).

Bontang menjadi yang tertinggi dalam penilaian ini pada tahun 2023 dengan skor 92,76 persen.

Dengan persentase ini, tata kelola pemerintahan masuk kategori baik.

Baca juga: Tahun 2024 Gaji Tenaga Kontrak di Kota Bontang Naik 3,8 Persen

MPC adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Tentu ini menjadi semangat kami sekaligus tantangan yang ditunjuk KPK menjadi salah satu calon Kota Percontohan Antikorupsi tahun ini. Dan semoga dengan semangat ini gerakan antikorupsi dapat terwujud,” ungkapnya.

Kepala Inspektorat Daerah Kaltim, Muhammad Irfan Pranata membenarkan pernyataan Basri terkait MPC.

Menurutnya, KPK tidak salah memilih Bontang. 

Selain skor monitoring center for prevention. Prestasi dibidang pengawasan inspektorat juga menjadi yang terbaik, jauh melejit dari kota/kabupaten yang lain.

“Tidak salah lah KPK menunjuk Kota Bontang sebagai calon kota percontohan antikorupsi,” pungkasnya. (*)