Setelah Mundur sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga ke IKN Kaltim, Makan Malam bareng Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah mundur sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto segera bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim. 

Ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Airlangga di antara makan malam bareng Presiden Jokowi dan persiapan sidang kabinet perdana di IKN Kaltim, Senin (12/8/2024). 

Agenda Airlangga dengan Jokowi di IKN Kalimantan Timur (Kaltim) ini disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Menurutnya, Airlangga akan makan malam bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di IKN Kaltim. 

Baca juga: Jusuf Hamka Pilih Mundur dari Golkar dan Batal Maju Pilkada 2024, Kecewa Lihat Nasib Airlangga

Baca juga: DPD Partai Golkar Kaltim Belum Bersuara soal Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum

Baca juga: Beredar Poster Deklarasi Gibran Rakabuming Calon Ketum Golkar Usai Airlangga Hartanto Resmi Mundur

"Ke IKN. Kan nanti malam ada... Besok mau rapat kabinet. Nanti malam kan ada dinner Pak Presiden," ujar Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).

Doli menjelaskan, Jokowi mengundang seluruh anggota kabinet dan para gubernur ke IKN.

Dia menyebut undangan itu dalam rangka untuk persiapan rapat kabinet di IKN pada Senin (12/8/2024) besok.

"Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet kalau enggak salah juga dengan para gubernur atau apa gitu.

Jadi persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN," imbuhnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan dirinya mundur dari kursi Ketum Partai Golkar.

Airlangga menyebut keputusan mundur dari Ketum Golkar ini dilakukan demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar.

"Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Bukan Tersandera Korupsi

Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar membuat heboh.

Baca juga: Bikin Video Khusus! Luhut Pasang Badan Jaga Airlangga Hartarto yang Digoyang Isu Munaslub Golkar

Banyak yang menduga, Airlangga Hartarto tersandera dugaan kasus korupsi.

Diketahui, Airlangga Hartarto pernah dikaitkan dengan dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng, yang masih diusut Kejaksaan Agung.

Namun, hal itu dibantah Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Menurutnya, salah satu alasan Airlangga mundur adalah agar fokus mengawal transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke kabinet Prabowo-Gibran.

Airlangga Hartarto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Pengunduran diri ini disampaikan oleh Airlangga pada Sabtu (10/8/2024) malam dan diumumkan pada Minggu (11/8/2024). 

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video, Minggu (11/8/2024). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengungkapkan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung. 

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga.

Baca juga: Nama-nama Calon Pengganti Airlangga Hartarto yang Mundur dari Ketua Umum Golkar

Keputusan ini mengejutkan jajaran pengurus DPP Partai Golkar, namun mereka menghargai keputusan tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut dan baru mengetahui keputusan tersebut pada malam pengumuman. 

“Kita pertama sangat terkejut dengan pengunduran diri Pak Airlangga. 

Tadi saya jelasin lagi, kami tahunya pengunduran diri itu tadi malam,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kantor DPP Golkar, Minggu malam. 

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan, keputusan Airlangga mundur dari jabatannya diambil atas inisiatif pribadi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

“DPP menghargai keputusan Ketum Airlangga Hartarto untuk mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. 

Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan,” ucap Meutya.

Kawal Transisi Pemerintahan ke Kabinet Prabowo-Gibran

Doli menjelaskan, alasan pengunduran diri Airlangga karena alasan pribadi dan sudah disepakati dalam rapat keluarga. 

Baca juga: Mundur Sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto Singgung Soal Demokrasi Indonesia

Airlangga juga sudah langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Golkar. 

“Jadi alasan yang sangat pribadi.

Sebelum kami diundang, itu sudah ada rapat keluarga Pak Airlangga dengan istri tercinta, anak-anak, adik, segala macam. 

Dan keputusan pengunduran diri itu sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga," kata Doli. 

Waketum Partai Golkar ini pun menampik adanya kabar bahwa Airlangga mundur karena terseret kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng, yang masih diusut Kejaksaan Agung. 

“Enggak lah (mundur karena terjerat kasus korupsi),” kata Doli.

Doli kembali menegaskan, Airlangga mundur karena ingin fokus mengawal transisi masa pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

"Beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai Menko Perekonomian di dalam menjalankan atau melancarkan proses masa transisi dari pemerintahan Pak Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran,” ungkap Doli.

 Untuk diketahui, Airlangga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng pada 2023. 

Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022.

Baca juga: 5 Pernyataan Mengejutkan Luhut Binsar di Pusara Gonjang-ganjing Kudeta Airlangga Hartarto dan Golkar

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim