Nasib Proyek IKN Nusantara Saat Presiden Jokowi Lengser Terjawab, Prabowo Buka Sayembara 3 Gedung

TRIBUNKALTIM.CO - Nasib kelanjutan proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur saat Presiden Jokowi lengser, akhirnya terjawab.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan sikapnya terhadap proyek pemindahan ibu kota Indonesia ini.

Sebelumnya, tak sedikit pihak yang yakin Prabowo Subianto akan melanjutkan IKN Nusantara, seperti yang Jokowi lakukan.

Namun, spekulasi itu terjawab saat Jokowi menggelar sidang kabinet pertama di IKN Nusantara yang juga dihadiri Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia telah menyiapkan pos anggaran besar untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara selama masa pemerintahannya. 

Baca juga: Berangkat ke IKN Nusantara dari Batakan, Pj Bupati Banjarnegara Sempat Nikmati Wisata Balikpapan

Prabowo menjelaskan bahwa anggaran yang disiapkan akan mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan IKN. 

"Untuk ini saya juga ingin meyakinkan Otorita (IKN) bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar.

Dan kita, bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting (dalam pembangunan IKN)," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, IKN, pada Senin (12/8/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, dalam pemaparannya, Prabowo tidak mengungkapkan rincian besaran anggaran yang akan disediakan. 

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta para menteri lainnya yang telah membantu menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintahannya.

Dengan persiapan APBN tersebut, Prabowo merasa optimis dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.  

"Walaupun tantangan global besar tapi kekuatan kita besar. 

Dan dukungan Pak Presiden sekali lagi saya sampaikan dan semua menteri membuat saya sangat optimistis," katanya.

Prabowo juga menekankan pentingnya pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. 

Menurutnya, prioritas utama adalah membangun gedung DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).