Pengamat Ekonomi Unmul Sebut Dampak IKN tak Sampai ke Kabupaten/Kota

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat semua mata kini tertuju ke Provinsi Kalimantan Timur, melihat secara langsung pembangunannya termasuk dampak atau efek yang timbul adanya penetapan ibu kota baru Indonesia ini.

Kemerdekaan tahun 2024 juga menjadi sejarah ketika upacara detik–detik proklamasi diselenggarakan di IKN.

Namun demikian, Sorotan tajam terkait dampak ekonomi terhadap pembangunan IKN diamati oleh Pengamat Ekonomi Kaltim dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo.

Pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unmul tersebut mengungkapkan, bicara IKN dengan Kaltim, sering ia bilang daerah penyangga IKN bukan saja Balikpapan dan PPU atau Samarinda dan Kukar. 

Tetapi 10 Kabupaten/Kota lainnya, yang seharusnya dampaknya kalau tidak merata paling tidak kecipratan, apalagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

“Nah hari ini yang agak berdampak menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di sektor konstruksi, karena masifnya pembangunan. Coba saja pemerintah yang sekarang sedang menggelar upacara HUT RI dan sidang kabinet, bisa juga menggelar rapat-rapat di Mahulu agar mengetahui kekurangan disana, atau di Kabupaten atau Kota lainnya," tegasnya.

Baca juga: 10 Potret Keseruan di Balik Layar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN Nusantara, Kaltim

Baca juga: Absen Upacara HUT ke-79 di IKN, Walikota Rahmad Masud: Wujudkan Kebersamaan dengan Warga Balikpapan

Perekonomian Provinsi Kaltim terkini, BPS mencatat pertumbuhan sebesar 5,85 persen pada Kuartal II/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Melihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal II/2024, sektor pertambangan dan penggalian 38,68 % masih tertinggi.

Disusul sektor industri pengolahan 17,98 % , sektor konstruksi 11,66 % .

Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan 8,52 persen, serta terakhir perdagangan 6,93 % .

Melihat data tersebut, Purwadi mengatakan artinya Kaltim sendiri masih mengandalkan sektor Sumber Daya Alam (SDA), dan terjadi semua di Kabupaten/Kota.

Bahkan sudah berlangsung sejak dulu, dan tidak banyak berubah.

Mungkin justru pesta sumber daya ini lebih masif karena bukan bicara yang legal saja, tetapi ilegal juga didepan mata, dimana banyak Kabupaten/Kota masih mengandalkan batu bara.

“Harusnya dampak ini, paling tidak dirasakan 10 Kabupaten/Kota, seperti sektor konstruksi adanya IKN, belum tampak signifikan di PPU, kebanyakan di Balikpapan,” tegasnya.

Mantan Gubernur sebelumnya Awang Faroek Ishak pernah mencanangkan 3 (trilogi) pondasi dalam transformasi ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan pertanian dalam arti luas seperti kedaulatan pangan hingga kemaritiman, kalau sawit saya kurang setuju karena kapitalis, mirip dengan batu bara.